Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- STY Nilai Persija Sudah 80 Persen Jelang Super League 2026/2027
- Beckham Putra Siap Bawa Persib Lolos ke ACL Two
- Runner Up, Timnas Putri U-16 Punya Masa Depan Cerah
- Atasi Karhutla Riau, Prabowo Minta Bangun 306 Sumur Bor Di Dekat Hotspot
- Calon Bos OJK Sarjito Beberkan Tantangan Bursa Mineral RI Agar Dipercaya Dunia
Ketua KPK: Jangan Ada Lagi Transaksi Antara Parpol Dan Pejabat Yang Didukung
Sabtu, 8 Januari 2022 15:01 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta publik untuk menciptakan orkestra pemberantasan korupsi yang sempurna. Karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakoni oleh satu lembaga. Apalagi, satu orang.
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus menjadi kerja semua lembaga. Bahkan, di seluruh cabang kekuasaan.
"Para legislator harus membaca kemungkinan adanya lubang dalam regulasi kita, yang menyebabkan mudahnya penyimpangan dalam pelaksanaan. Kuasa membuat UU ada pada para anggota legislatif kita. Tentu dibahas bersama eksekutif," tutur Firli melalui akun Twitter-nya, Sabtu (8/1).
Baca juga : Tutup Posko Nataru, BKS : Penanganan Pergerakan Transportasi Lancar Dengan Prokes Ketat
Firli juga meminta para pejabat di lingkungan yudikatif, untuk memastikan bahwa peradilan berjalan adil. Sehingga, masyarakat melihat bahwa pelaku korupsi telah dihukum secara setimpal. Demi memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.
Partai politik pun ikut dicolek Firli. Meski partai politik adalah lembaga semi private, faktanya mereka adalah penyuplai pejabat publik.
"Partai politik harus menunjukkan bersih dari korupsi, dan tidak ada lagi transaksi antara parpol dengan para pejabat yg didukung sebelum atau sesudahnya," tegasnya.
Baca juga : KSP: Pemangkasan Durasi Karantina Sudah Pertimbangkan Tinjauan Medis
Tak kalah penting, Firli menyoroti tempat amanah dan anggaran negara (APBN dan APBD), yang sebagian besar dialokasikan kepada para pejabat eksekutif dari pusat dan daerah.
"Mereka inilah sejatinya pemegang amanah uang dan kekuasaan. Dalam pelaksanaan, mereka harus betul betul memastikan, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, tidak saja harus taat kepada Undang-Undang. Tetapi juga dipenuhi oleh etika dan moral penyelenggara negara yang jujur, profesional, akuntabel, adil, baik dan benar," papar Firli.
"Pada akhirnya, perbaikan sistem ini semua akan menciptakan budaya anti korupsi yang masif, yang membuat para pejabat Indonesia tampak bersih dan profesional. Membanggakan kita semua. Amin YRA," pungkasnya. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya