Banyak Pelanggaran Prokes, P2G Minta Kemdikbud Ristek Evaluasi PTM 100 Persen Secara Berkala

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk rutin mengevaluasi jalannya PTM Terbatas 100 persen, yang telah berlangsung dua pekan.

Sebab menurutnya, masih banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes) penyelenggaraan PTM Terbatas 100 persen di berbagai daerah. Seperti 

Jakarta, Pandeglang, Cilegon, Bogor, Bengkulu, Agam, Solok Selatan, Situbondo, dan Bima.

"Banyak siswa berkerumun saat pengecekan suhu setiba di sekolah. Ini terjadi karena sekolah tidak memiliki thermogun, dalam jumlah memadai," kata Iman dalam keterangan tertulis yang diterima RM.id, Rabu (12/1).

Baca juga : Omicron Merebak, Puan Minta PTM 100 Persen Dievaluasi

Iman menambahkan, P2G juga menerima laporan terkait sejumlah kekurangan dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 di sekolah.

Termasuk, pengaturan jarak antar siswa di ruang kelas, penggunaan ruang dengan ventilasi udara baik, serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

"Satu SMP di Kepulauan Riau mengalami kesulitan dalam melakukan scan barcode PeduliLindungi saat masuk sekolah. Akhirnya, karena menghindari kerumunan, beberapa anak masuk sekolah tanpa melakukan scan," bebernya.

Selain itu, anak-anak yang membawa HP untuk kebutuhan scan barcode PeduliLindungi, ternyata banyak yang main media sosial tanpa menggunakan masker.

Baca juga : PT 20 Persen Agar Kepala Negara Tak Sembarangan Dijatuhkan

Ada juga sekolah yang diam-diam membuka kantin, dengan alasan tidak semua siswa mampu membawa bekal makanan dari rumah. Padahal, menurut peraturan pemerintah, kantin sekolah masih belum boleh dibuka.

"SD di Banyuwangi juga ada yang mengadakan upacara bendera dan beberapa anak pingsan. Kebanyakan karena sudah lama tidak upacara, dan tidak sempat sarapan. Upacara bendera memang tidak dilarang. Tapi, potensi kerumunannya kan tinggi," papar Iman.

Dengan alasan tersebut, P2G menyarankan pemerintah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara bertahap.

PTM 100 persen hanya dilaksanakan di sekolah dengan sarana dan prasarana pendukung prokes yang memadai. Sekolah-sekolah lainnya, bisa melaksanakan PTM dengan batasan tertentu, sesuai dengan tingkat kesiapan.

Baca juga : Dukung Kelancaran PTM, Binda Kepri Vaksinasi Ratusan Santri Ponpes Hidayatullah Batam

"Intinya, harus ada evaluasi komprehensif secara berkala. Misal, 50 persen dulu. Dua minggu berikutnya, naik 75 persen. Dua minggu berikutnya, kalau evaluasinya aman, tidak ada klaster, warga sekolah taat dengan prokes, baru bisa 100 persen," terang Iman.

"Pelaksanaan PTM 100 persen yang tidak dievaluasi, dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19," tegasnya. [NNM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.