Isu Jokowi Sampai 2027, Tutup Buku

 Sebelumnya 
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, dengan kesepakatan ini, pemilu akan tetap terlaksana sesuai amanah konstitusi, yaitu pada 2024. Penetapan ini menutup peluang dan isu pemilu diundur sampai 2027.

"Kalau di luaran banyak isu pemilu mundur, saya secara tegas mengatakan, kita semua sepakat 2024 sesuai konstitusi pemilu per lima tahun," ucap politisi PKS ini, tadi malam.

Baca juga : KPU Tambah Alternatif Tanggal Pemilu 14 Februari 2024

Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidhowi berharap, dengan penetapan jadwal pemilu ini, spekulasi perpanjangan masa jabatan Jokowi sampai 2027 disudahi. Sebab, Pemerintah dan DPR sepakat, pemilu tetap digelar sesuai jadwal tahunan, yakni 2024. "Sebenarnya nggak ada yang berkeinginan pemilu diundur. Itu hanya orang-orang yang iseng aja," ucap Awiek, sapaan Ahmad Baidhowi.

Terkait majunya jadwal pemilu, yang biasanya April kini Februari, menurut Baidhowi, hal itu berkenaan dengan pelaksana Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada November. Pemilu digelar pada Februari bertujuan agar tidak beririsan dengan pelaksanaan pilkada.

Baca juga : Jokowi Lagi Bahagia

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyatakan, keputusan pemilu digelar 14 Februari 2024 merupakan jawaban dari keraguan publik, bahwa pemilu akan diundur. “Jawaban ini mudah mudahan mengakhiri pendapat-pendapat yang muncul di media," ucapnya.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid bersyukur akhirnya jadwal pemilu 2024 disepakati. "Alhamdulillah, jadwal pemilu sudah ada kepastian, sekaligus menutup wacana spekulatif terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden,” ucapnya.

Baca juga : PKB Khawatir Rakyat Bingung

Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sampai 2027 menjadi topik hangat. Yang terbaru melontarkan isu ini adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadilia. Mantan Ketua Umum HIPMI ini menyatakan, banyak pengusaha mengusulkan agar masa jabatan Jokowi diperpanjang sampai 2027. Alasannya, agar perbaikan ekonomi yang sedang berjalan saat ini tidak terganggu dengan hajatan politik.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah berharap, dengan keputusan ini, suara-suara kelompok yang ingin Jokowi berkuasa lebih dari 10 tahun terhenti. "Keputusan ini sekaligus secara opini akan membungkam asumsi-asumsi atau spekulasi bahwa Jokowi hendak berkuasa melebihi dari batas-batas periodesasi," ucap Dedi. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.