Ongkos Haji Pasti Naiknya, Berangkatnya Nggak Jelas

 Sebelumnya 
Yaqut beralasan, ongkos haji naik karena penetapan penerbangan haji disusun dengan memperhatikan jarak dari masing-masing embarkasi ke Arab Saudi. "Dasar pembiayaan di Arab Saudi menggunakan Ta'limatul Hajj yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Efisiensi dan efektivitas kewajaran biaya," kata adik Ketua Umum PBNU KH Yahya Chalil Staquf ini.

Komisi VIII DPR tak protes dengan kenaikan BPIH ini. Mereka hanya menyarankan agar Yaqut segera melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan dan persiapan haji 2022. Mengingat waktunya semakin mepet.

"Masih ada waktu untuk sosialisasi, baik untuk membahas persiapan haji di masa pandemi dan soal kenaikan biaya haji. Sosialisasi mohon sudah dilakukan, termasuk oleh DPR," kata Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq.

Baca juga : BUM Desa Jangan Cuma Dapat Sertifikat Badan Hukum, Bikin Plang, Tapi Kegiatannya Nggak Jelas

Maman lantas mengaitkan kesiapan pemerintah dengan pelaksanaan umrah yang saat ini berjalan. Di beberapa kesempatan, ia mendapat laporan bahwa pihak travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan jemaah lebih siap dibandingkan Pemerintah. "Kita tidak bisa meyakinkan haji akan baik-baik saja, kalau pelayanan dalam umrah belum baik-baik saja," lanjut politisi PKB ini.

Permintaan sosialisasi juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar Endang Maria Astuti. Dengan begitu, pada pertemuan antara Komisi VIII dengan Kemenag, Maret depan ada masukan penting untuk keberangkatan.

Anggota Komisi VIII dari PKS Bukhori Yusuf juga menyebut, waktu yang tersisa harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pembahasan Panitia Kerja (Panja) hanya memiliki waktu maksimal 30 hari.

Baca juga : Harga Cabe Makin Pedes

"Tadi disampaikan, keberangkatan jamaah haji paling cepat 5 Juni. Artinya, waktu kita kurang lebih tiga bulan. Persiapan ini juga sangat berkaitan dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)," ucap Bukhori.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP Ina Ammania mengingatkan, DPR akan segera memasuki masa reses. Maka, dalam rangka fungsi pengawasan DPR, pihaknya harus terjun membahas hasil pertemuan dengan Kemenag terkait biaya haji atau BPIH.

Karena itu, Ina mengusulkan agar dilakukan sosialisasi, diseminasi, maupun bimbingan teknis (bimtek) dengan masyarakat. Kegiatan tersebut bisa dilakukan bersama antara Kemenag, DPR, dan calon jamaah haji. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.