PBNU Nggak Dukung Warganya Nyapres

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak melarang anggotanya berkontestasi di ajang Pilpres 2024. Namun, sebagai jam’iyyah diniyah ijtima’iyyah alias organisasi keagamaan, PBNU memastikan tidak akan memberikan dukungan secara organisasi.

“PBNU tidak dalam posisi dukung-mendukung capres atau cawapres,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Imron Rosyadi Hamid, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Transaksi QR Antar Negara Dukung Integrasi Keuangan ASEAN

Rektor Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang ini menegaskan, PBNU di bawah komando KH Yahya Cholil Tsaquf alias Gus Yahya konsisten mengambil prinsip equi distance alias mengambil jarak yang sama dengan semua kekuatan partai politik. “PBNU, tidak dalam posisi menjauhi atau mendekati partai politik tertentu,” tegasnya.

Orang dekat putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid ini menjelaskan, prinsip jaga jarak dengan politik merupakan bagian dari upaya membangun NU di era Gus Yahya yang menekankan perjuangan melalui tiga pilar strategis. “Yaitu, kebangkitan intelektual, kewirausahaan, dan teknokratis warga NU. Ini lebih penting, daripada sekadar dukung mendukung capres atau cawapres,” ungkapnya.

Baca juga : Golkar DIY Solid Dukung Airlangga Nyapres

Meski begitu, katanya, PBNU tetap menghormati warga NU yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya untuk maju sebagai kontestan di Pilpres 2024. Namun, mesti menggunakan saluran politik resmi seperti partai politik, bukan menggunakan lembaga NU.

Aktivis Barisan Ansor Serbaguna (Banser) ini menegaskan, NU ini adalah rumah besar bagi seluruh kekuatan politik di Tanah Air. “Tapi, bukan menjadi bagian dari partai politik,” pungkasnya.

Baca juga : Ganjar-Erick Masuk Tiga Besar Capres Pilihan Warga NU

Seperti diketahui, pengurus PBNU kali ini bukan gertak sambal ihwal konsistensi sikap menjaga jarak dari unsur-unsur politik praktis. Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menjelaskan, larangan organisasnya terlibat di dalam politik praktis ini sesuai dengan keputusan Muktamar Ke-26 Tahun 1979 yang digelar di Semarang, Jawa Tengah. Intinya, secara organisasi atau institusi tidak boleh membawa NU ke politik praktis.

Karena itu, saudara kandung Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas itu mengingatkan, seluruh Pimpinan Cabang (PC) NU se-Indonesia untuk tidak cawe-cawe soal Pemilu 2024. “Kalau ada PCNU yang terlibatdan secara terang-terangan melakukan gerakan dukung-mendukung politik tertentu maka akan kami berikan surat peringatan tertulis,” kata Gus Yahya di Surabaya, kemarin. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.