Belum Ada Capres Sekuat Jokowi Sih

 Sebelumnya 
Namun demikian, ia mengakui, temuan big data tersebut berbeda dengan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Apakah semua semua parpol koalisi pemerintah setuju penundaan pemilu? PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 dengan tegas menolaknya. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak punya alasan hukum yang kuat menunda pemilu. Hal yang sama juga dikatakan NasDem. Parpol besutan Surya Paloh ini mengatakan, partainya taat akan konstitusi.

Penolakan juga datang dari oposisi. Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan narasi yang lebih pedas lagi. “Memalukan cara berpikir seperti itu (penundaan Pemilu). Memain-mainkan suara rakyat, seolah-olah ini suara rakyat, rakyat yang mana?” tanya AHY.

Baca juga : Pemilu Mundur Atau Perpanjangan Jabatan

Faktanya, pilkada 2020 juga tetap digelar di tengah pandemi. Ia menyinggung narasi yang muncul saat itu, bahwa tak ada negara manapun yang menunda Pemilu karena pandemi. Konstitusi berlaku untuk semua. Pusat sampai daerah. “Kok ringan-ringan saja ingin menabrak konstitusi,” cecar dia.

Bagaimana tanggapan pengamat soal wacana penundaan pemilu? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengaku tidak heran soal munculnya wacana pemilu ditunda. Apalagi berbagai hasil survei memperlihatkan kepuasan kepada Jokowi sangat tinggi.

Di masa krisis seperti sekarang, rakyat masih mempercayai kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan survei yang IPO lakukan, persentasi kepuasan kepada Jokowi mencapi 69 persen. Angka ini naik tajam dibandingkan survei 2020 yang hanya 49 persen.

Baca juga : Golkar Kaji Serius Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi

Dedi menduga, penundaan Pemilu dan semacamnya, bukan cuma kebetulan. Elit parpol yang bikin rame sudah memetakan kekuatannya. Ujung-ujungnya, menunda Pemilu bisa menambah waktu untuk melakukan propaganda politik.

“Juga, ada nuansa pesimis karena hingga hari ini, posisi Jokowi masih cukup kuat, termasuk dukungan publik. Belum ada calon sekuat Jokowi,” tukas pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan, kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jokowi tak kuasa menggugurkan aturan yang berlaku. Contohnya, Bill Clinton di Amerika Serikat dan pendahulu Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga : PB PMII: Usulan Perpanjangan Jabatan Presiden Permainan Oknum Populis

“Bill Clinton di AS tingkat kepuasan terhadapnya tinggi di periode kedua. Tapi, itu tidak berarti dia punya hak untuk periode ketiga atau perpanjangan masa jabatan. Pak SBY di periode kedua juga tingkat kepuasannya di kisaran 60-70 persen. Tapi, itu tidak berarti dia punya hak untuk memperpanjang jabatannya,” pungkas Djayadi. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.