Bos NU Sehati Dengan Imin, Paloh Bicara Perang Dan Bencana

 Sebelumnya 
Tidak mau mengakali konstitusi hanya demi keuntungan partai semata. “Misalnya, jika ada partai yang basis pemilihnya hanya laki-laki. Apa kemudian kita harus ubah konstitusi dengan melarang pemilih perempuan untuk memberikan hak pilihnya demi menguntungkan partai?” tanya Hasto balik, dalam obrolan dengan Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, ada banyak masalah yang lebih penting diurus ketimbang menunda pemilu. Ia mencontohkan langkanya minyak goreng dan tingginya harga kedelai yang bikin rakyat menjerit. “Bagaimana pemerintah berfokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat tahu-tempe dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu,” terangnya.

Politisi yang tengah menyelesaikan program doktoral di Universitas Pertahanan (Unhan) ini menilai, langka dan naiknya harga kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bahwa kapitalisme masih mencengkram Indonesia. Meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan. “Urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu, mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024,” tegasnya lagi.

Baca juga : Ini Alasan Serangan Rusia Ke Ukraina Bisa Picu Perang Dunia Ketiga

Penolakan juga datang dari mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla. JK-sapaa akrab Jusuf Kalla- menegaskan dirinya tidak setuju pemilu diundur, karena hal itu sama saja dengan melanggar konstitusi bangsa. Menurut dia, seluruh elemen bangsa harus taaat pada konstitusi.

Karena konstitusi sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali, maka harus dipatuhi. “Kalau kita tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” warning Ketua Dewan Masjid Indonesia ini. Lalu apa kata Istana? Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menegaskan, pemerintah tidak tahu-menahu soal rencana tersebut.

Politisi PSI ini meminta pemerintah tidak diseret dalam wacana penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024. “Sebagai sebuah aspirasi tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua parpol,” kata Faldo dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga : Kalau Pemilu Mau Ditunda, Muhaimin Harus Amandemen UUD 45

Menurut Faldo, pemerintah tak punya waktu untuk urusan penundaan pemilu. Karena fokusnya saat ini adalah penanganan pandemi, pemulihan ekonomi termasuk mengawal transformasi besar yakni pemindahan Ibu Kota Negara.

Seperti diketahui, ide menunda Pemilu mula-mula datang dari Cak Imin. Ia mengusulkan agar Pemilu ditunda 1 sampai 2 tahun. Alasannya antara lain, ia tidak ingin momentum pemulihan ekonomi saat ini terganggu oleh pemilu 2024.

Tak lama, ide Cak Imin ini langsung dapat dukungan PAN. Ketumnya yakni Zulkifli Hasan atau Zulhas juga menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi landasan partainya setuju pemilu ditunda. Di antaranya pandemi Covid yang belum kelar, hingga perekonomian nasional belum membaik.

Baca juga : Usul Imin Ditolak Hasto

Golkar juga beri sinyal dukungan pemilu ditunda. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng sah-sah saja. “Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng, belum lama ini.  [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.