Hasto Nanduk Luhut

 Sebelumnya 
Namun Luhut membantah, kalau usulan penundaan Pemilu berasal dari pemerintah. Kata dia, usulan penundaan Pemilu justru datang dari masyarakat sendiri. Data ini didapat Luhut dari big data yang jumlahnya mencapai 110 juta juta orang.

Omongan Luhut yang menyinggung soal big data dikritik keras Hasto Kristiyanto. Sekjen PDIP 2 periode itu heran dengan Luhut yang tiba-tiba ikut berbicara soal Pemilu. Padahal, Luhut tidak punya kewenangan untuk berbicara politik.

Menurut Hasto, menteri yang punya wewenang untuk ngomong politik adalah Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. “Pak Luhut sebaiknya melakukan klarifikasi. Beliau berbicara dalam kapasitas apa,” ujar Luhut di Medan, Sumatera Utara, kemarin.

Baca juga : Hasto Makin Galak

Hasto menyarankan, sebaiknya Luhut fokus saja pada tugasnya di kementerian sesuai tupoksinya. Luhut tidak punya kapasitas dan kewenangan dari Jokowi untuk berbicara urusan politik. Apalagi, apa yang disampaikan Luhut, kata Hasto, bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi dan Mahfud MD.

“Bilang ada 110 juta, itu berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam. PDIP mengimbau di tengah upaya Presiden membangun optimisme, jangan berbicara berpihak kepada sekolompok elite, tapi harus kehendak rakyat,” saran Hasto.

Eks anggota DPR ini juga menganggap, pernyataan Luhut itu bertentangan dengan sikap yang berulang kali disampaikan Jokowi terkait Pemilu. Harusnya, Luhut tidak membuat gaduh dengan pernyataan yang justru bertentangan dengan Jokowi.

Baca juga : Atta: 22-02-2022 Malaikat Hidupku

“Para pembantu harus betul-betul senafas dengan Presiden. Tidak boleh menteri punya pendapat berbeda dengan Presiden,” tegasnya.

Tak hanya Hasto, Politisi PDIP Adian Napitupulu juga mengkritik Luhut soal big data. Eks Jubir Timses Jokowi-Amin di Pilpres 2019 ini membandingkan klaim big data dengan hasil survei sejumlah lembaga yang justru berbanding terbalik. Dalam survei, justru kebanyakan warga tidak menyetujui penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

“Paparan survei lengkap sekali, sementara paparan big data hanya disampaikan dalam pernyataan politisi tanpa publikasi resmi yang detail,” kata Adian.

Baca juga : KPU Luncurkan Pemilu Serentak 2024 Di Hari Valentine

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurniasyah menyoroti sikap PDIP soal penundaan Pemilu. Menurutnya, kritik Hasto dan kader PDIP lain kepada Luhut ingin menegaskan, Banteng marah dan kesal dengan wacana penundaan Pemilu.

PDIP tidak ingin ada tokoh utama di lingkaran Istana, lebih berperan dibanding Megawati Soekarno Putri sebagai lokomotif koalisi. “Kalau PDIP konsisten, termasuk juga mungkin Gerindra dan Nasdem, maka besar kemungkinan wacana penundaan Pemilu akan layu sebelum waktunya. Bahkan bisa jadi akan berbalik menggoyah posisi ketum parpol pendukung Pemilu ditunda,” pungkasnya.  [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.