Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) menilai, pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen perlu dilakukan kembali, dengan tetap mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri. Menyusul level PPKM yang semakin turun.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Abraham Wirotomo mengatakan, PTM diperlukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi ujian sekolah. Agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan jujur.
"Tidak semua guru dan terfasilitasi gadget dan internet dengan baik. Belum lagi soal teknologinya. Ini yang dikhawatirkan bisa membuat pelaksanaan ujian online tidak maksimal," kata Abraham di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (16/3).
Baca juga : DPRD Kota Bandung Minta Proyek Ducting Dihentikan
Untuk menepis kekhawatiran munculnya lonjakan kasus Covid-19 pada pelaksanaan PTM, Abraham menyarankan , pemerintah daerah meningkatkan testing Covid-19 dengan pendekatan penemuan kasus aktif atau active case finding (ACF).
Hal ini merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah sekolah itu aman atau tidak. Sejauh ini, testing ACF di sekolah menurun. "Ini menjadi PR bagi pemerintah," ucapnya.
Lebih lanjut, Abraham menjelaskan cara kerja testing penemuan kasus aktif di sekolah, yakni dengan melakukan testing 10 persen dari populasi.
Baca juga : Covid Terus Turun, DPR Minta Pemerintah Susun Prokes Baru
Jika positivity rate di bawah 1 persen, tidak perlu dilakukan tindakan apa-apa. Namun, jika positivity rate 1-5 persen, satu kelas harus diisolasi.
"Nah, jika perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan di atas 5 persen, isolasi selama dua minggu," tambahnya.
Abraham juga menekankan pentingnya percepatan vaksin di sekolah, agar siswa semakin terlindungi dari Covid-19, dan proses belajar mengajar bisa digelar secara tatap muka.
Baca juga : Tekan Impor Garam, Senayan Minta PT RNI Beli Dari Rakyat
Sementara terkait situasi pandemi Covid-19, ia memastikan saat ini semakin terkendali. Hal itu ditunjukkan dengan menurunnya level PPKM dan angka reproduction dari 1,09 menjadi 1,07.
Meski demikian, pemerintah tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam menentukan segala kebijakan terkait penanganan Covid-19, terutama soal relaksasi.
"Angka kasus dan kematian di negara-negara Eropa yang lebih dulu melakukan relaksasi mulai meningkat. Beberapa kota di China juga kembali lockdown. Fakta-fakta ini membuat pemerintah tetap hati-hati dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan," tegasnya. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
