Dark/Light Mode

Suara Presiden 3 Periode Bukan Suaranya Istana

Minggu, 3 April 2022 06:37 WIB
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini. (Foto: Istimewa)
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Klarifikasi Faldo ini tak membuat kritikan terhadap Istana mereda. Kritikan teranyar disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais. Seperti biasa, kritikan eks Ketua MPR ini selalu nyelekit dan tajam.

Menurut Amien, wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode yang bergulir hampir dua bulan ini, tak lepas dari duet Jokowi-Luhut. Dan, cara yang dilakukan mereka tidak berbobot. Karena menggerakkan perangkat yang ada di lingkungan. Seperti asosiasi perangkat desa atau APDESI.

Mungkin kata dia, nanti ada asosiasi petani, nelayan, buruh, pegawai negeri, pensiunan ini pensiunan ini, yang kembali digerakkan untuk menyuarakan 3 periode.

Baca juga : Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama [3]

“Tapi ini suara abal-abal, tidak ada bobotnya. Karena apa? Karena ini sangat artifisial, ya seperti balon. Kelihatannya besar, tapi jika terkena jarum kecil saja udah kempis,” lanjutnya.

Amien menjelaskan, pemimpin yang baik itu adalah yang harus tahu persis kapan dia harus mundur. Apalagi dalam UUD 45 sudah jelas sekali dikatakan presiden hanya bisa dipilih dua kali saja.

Soal kritikan ini, Faldo kembali mengklarifikasi. Dia mengaku tak kaget dengan kritikan tajam Amien. Sejak dulu memang begitu. Namun menurut dia, apa yang disampaikan Amien ini seperti kehebohan di medsos. Hanya mengomentari gosip politik.

Baca juga : Sambut Ramadan, Wapres Minta Umat Islam Perkuat Solidaritas Dan Persaudaraan

“Silakan berpendapat, publik sudah paham mana yang sentimen personal dan mana yang argumen rasional,” ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Prof Jimly Asshiddiqie memberikan pencerahan mengenai isi amandemen konstitusi. Dia minta publik tidak usah percaya tentang perubahan UUD perpanjangan masa jabatan 3 periode.

“Ide ini tidak boleh karena menyimpang dari amanat reformasi dan langgar UUD. Amandemen tidak mungkin terjadi karena mayoritas parpol dan DPD pasti nolak. Dan tidak akan terjadi, karena tahapan pemilu sudah akan dimulai, tidak ada waktu lagi untuk perubahan,” kata Jimly, di akun Twitter miliknya, kemarin. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.