KPU-Pemerintah Dan DPR Ngadem Di Hotel Bintang 5

 Sebelumnya 
Menurut Guspardi, agenda lain yang juga penting dibahas lebih lanjut adalah mengenai penggunaan e-recap, yaitu sistem digital untuk menghitung rekapitulasi suara. Sistem ini pernah diuji coba saat pelaksanaan pilkada serentak. Selanjutnya, rapat juga berencana membahas persoalan prosedur standar dan durasi waktu penyelesaian sengketa pemilu. 
 
“Kita berharap, persiapan Pemilu 2024 ini hendaknya lebih paripurna karena dari awal kita ingin mendesain dan membuat konsep Pemilu 2024 harus lebih baik dari pemilu sebelumnya,” kata Guspardi, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 
 
Ketua KPU Hasyim Asy'ari berharap, rapat konsinyering ini menghasilkan kesepakatan mengenai anggaran, durasi kampanye, serta proses pengadaan dan distribusi logistik sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan begitu, ia berharap rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR bisa digelar pertengahan bulan ini sehingga PKPU dapat diundangkan pada Mei 2022 .
 
“Hal ini penting karena tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 14 Juni 2022,” kata Hasyim, dalam keterangan tertulis, kemarin. 
 
Saat dikonfirmasi mengenai hasil rapat hari pertama, Hasyim tak merincinya. Begitu juga saat ditanya soal anggaran pemilu.
 
KPU mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 sebesar Rp 76,7 triliun. Angka tersebut sudah dipotong dari usulan awal sebesar Rp 86 triliun. Namun, Pemerintah dan DPR masih menganggap angka tersebut masih terlalu besar dan diminta untuk dipangkas lagi. Sebagai gambaran, anggaran Pemilu 2014 sekitar Rp 16 triliun sedangkan Pemilu 2019 sekitar Rp 27 triliun.  [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.