Dark/Light Mode

Menteri Rame-rame Minta Tambah Anggaran

Emang Kocek Negara Lagi Tebel?

Selasa, 7 Juni 2022 07:30 WIB
Menkopolhukam Mahfud MD (kiri), Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). Rapat kerja tersebut membahasan RKA KL dan RKP Menteri Koordinator Tahun 2023. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU).
Menkopolhukam Mahfud MD (kiri), Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah) dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022). Rapat kerja tersebut membahasan RKA KL dan RKP Menteri Koordinator Tahun 2023. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU).

 Sebelumnya 
Ketiga, Menko Polhukam Mahfud MD meminta tambahan anggaran Rp 34,1 miliar. Rinciannya, Rp 24 miliar untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rp 5,3 miliar untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2024, dan Rp 4,8 miliar untuk asistensi penyelesaian permasalahan hukum jelang pemilu serentak.

Menteri teknis juga melakukan hal serupa. Bahkan permintaannya jauh lebih besar. Menteri Sosial Tri Rismaharini, misalnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII meminta tambahan anggaran Rp 17,4 triliun. Anggaran itu untuk beberapa program, seperti program anak yatim hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

Baca juga : Pemerintah Dan DPR Sepakati Tambahan Anggaran Operasional Haji 1443 H

Pertama, untuk PKH sebesar Rp 945 miliar. “Kami mengusulkan biaya tambahan Rp 17 triliun sekian untuk PKH. Kekurangan PKH karena ada penambahan dari 70 menjadi 60 tahun, kemudian ada penambahan anggota,” terang Risma.

Kedua, untuk bantuan penanganan korban bencana alam sebesar Rp 350 miliar. Ketiga, program anak yatim Rp 9,6 triliun untuk 4.023.622 anak dengan rincian Rp 200 ribu per kepala selama 12 bulan. Keempat, untuk biaya belanja bantuan sosial BLT minyak goreng Rp 6,1 triliun. Kemudian untuk biaya penyaluran dengan menggunakan PT Pos Indonesia untuk program Kartu Sembako Rp 260 miliar.

Baca juga : KPK Setor Rp 5,5 Miliar Duit Denda Dan Uang Pengganti Ke Kas Negara

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga meminta tambahan anggaran. Nilainya Rp 29 miliar. Di hadapan Komisi II DPR, Sekretaris Kementerian PAN-RB Rini Widyantini mengatakan, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk memaksimalkan beberapa program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN. Pagu indikatif Kementerian PAN-RB tahun 2023 sebesar Rp 281 miliar.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tak ketinggalan. Di hadapan anggota Komisi I DPR, ia meminta tambahan Rp 32 triliun. Dia beralasan, tambahan anggaran tersebut sangat perlu untuk memenuhi beberapa rencana kebutuhan internal. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.