Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kantor Staf Presiden (KSP) ikut geram dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang dihidupkan lagi oleh kelompok relawan Jokowi. Lembaga non struktural pemerintah yang dipimpin Jenderal (Purn) Moeldoko itu meminta agar wacana tersebut segera distop. Warganet pun mengacungkan jempol pada KSP. Top dah.
Setelah sempat terkubur, wacana jabatan presiden 3 periode mau dihidupkan lagi. Kali ini, perkumpulan relawan Jokowi yang menggaungkannya. Lewat kegiatan yang disebut Musra (Musyawarah Rakyat), mereke mendesak MPR melakukan amandemen konstitusi agar Presiden Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinannya untuk 3 periode.
Usulan yang digaungkan kelompok relawan itu, tentu saja menuai polemik. Di media sosial, berbagai protes disampaikan terhadap usulan itu. Imbasnya, Jokowi yang sudah berkali-kali menolak usulan tersebut, ikut jadi sasaran kriti.
Deputi V KSP, Jaleswari Pramowardhani mengaku geram dengan usulan itu. Kata dia, isu presiden tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden, bukanlah berasal dari Istana. Menurutnya, pihak yang melemparkan usulan itu seolah sedang memberikan racun kepada Jokowi.
Baca juga : Tiba di Kepulauan Tanimbar, Jokowi Dan Iriana Disambut Meriah Warga
Kata dia, siapa pun yang mendorong isu yang pada intinya mendorong Jokowi menjabat kembali setelah 2024, maka mereka sesungguhnya berusaha menampar muka, mencari muka, atau menjerumuskan Presiden.
“Mereka sedang bermain gimik yang membahayakan Presiden Jokowi. Seolah memberi madu padahal racun,” kata Jaleswari dalam keterangan kepada wartawan, kemarin. “Wacana yang sangat tidak produktif. Hentikan gerakan itu,” tambahnya.
Jaleswari menegaskan, Jokowi sudah berkali-kali menjawab isu tersebut. Kata dia, presiden hanya akan menjabat dua periode. Termasuk soal isu penundaan pemilu, kata dia, sama sekali tidak benar.
“Tidak ada perpanjangan jabatan, tidak ada penundaan pemilu, juga tidak tiga periode. Hanya dua periode jabatan,” tegasnya.
Baca juga : MotoGP, Watanabe Jadi Ban Serep Mir
Namun, kata Jaleswari, pemerintah tidak bisa menertibkan gerakan yang menyuarakan isu presiden tiga periode itu. Dia berbicara mengenai prinsip demokrasi yang menjamin kebebasan asalkan tidak anarkis.
“Nanti jika ditertibkan pemerintah dianggap represif, dianggap menghalangi kebebasan berekspresi. Ini negara demokrasi, asal jangan anarki, negara menjamin itu, tapi apapun gerakan itu seharusnya tetap menggenggam prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita,” kata Jaleswari.
Di dunia maya, seruan stop jabatan 3 periode disambut beragam warganet. “KSP top dah, pancen oye,” cuit @wargalangitan. “Testing the water...failed,” sindir @anaklengkong.
Akun @saksenengku_bro justru membela pejuang 3 periode. Menurutnya, hal itu ada bagian dari demokrasi. “Ya gak papa... Namanya juga Demokrasi. Ambil suara terbanyak aja supaya adil. Banyak yang dukung 3 ronde atau menolak 3 ronde,” nilainya.
“Terakhir yang ngomong kek gini jadi dubes, selamat ya bu bentar lagi dilantik buat tugas luar,” sindir akun @ibnu_dumadi. “Ingat rumus, apa yg diucapkan lihat sebaliknya,” canda. @benjamalz. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
