DPRD Kota Bandung Minta Pemrov Jabar Perhatikan Korban Gusuran Citarum Harum

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPRD Kota Bandung Fraksi PDI Perjuangan Riantono mengkritik rencana kelanjutan program normalisasi sungai Citarum Harum yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, rencana tersebut hanya akan mempersulit masyarakat kecil yang tinggal di bantaran sungai. Karena mereka yang terdampak normalisasi nasibnya tidak bisa teratasi dengan konsep penggusuran.

"Dengan memaksakan penggusuran rumah warga terkait normalisasi Citarum Harum hanya menyiksa mereka masyarakat yang kecil. Konsep normalisasi Citarum Harum kini memunculkan masyarakat miskin baru di Kota Bandung," kata Riantono, dalam rapat dengar pendapat gabungan DPRD Kota Bandung, bersama Pemkot Bandung, DLH Jawa Barat, Dan Sektor 22 Citarrum Harum, serta BBWS Citarum Jawa Barat, Senin (12/9/2022).

Oleh karena itu, ia menyoroti program Citarum Harum ini tidak dilakukan dengan tidak menyelesaikan masyarakat terdampak penggusuran rumah.

Baca juga : Petambak Bandeng Binaan Desa BSI Ekspor Perdana Ke Korsel Dan Jepang

Sementara di satu sisi, bila diubah ini bertentangan dengan Perpres 15 tahun 2018. "Jika terdapat perubahan dengan alasan kondisi mendesak hal itu tidak terpenuhi. Karena penggusuran rumah warga adalah bukan bencana tetapi terjadinya perubahan keadaan ekonomi warga yang jadi terpuruk," jelasnya.

Dikesempatan sama Wakil Ketua Komisi C Riana mendesak untuk melakukan perubahan. Program Citarum Harum ini. Selain menimbulkan ketakutan dan mengejar target takut tidak tercapai di akhir masa kegiatan 2025. Kegiatan tersebut telah banyak memunculkan warga miskin baru di kota Bandung.

"Citarum Harum harusnya dilaksanakan untuk membangun warga Bandung menjadi lebih baik," ujarnya.

Legislator dari Fraksi Demokrat ini meminta kaji ulang proyek Citarum Harum. Normalisasi Citarum Harum oleh Satgas Citarum Harum telah membuat masyarakat resah dan menjadi masyarakat miskin baru.

Baca juga : Jasa Raharja Serahkan Santunan Korban Kecelakaan Di Tol Batang

"Perlu dikaji dan dipertimbangkan lagi. Karena program Citarum Harum ini berdampak pada munculnya masyarakat miskin baru di kota Bandung. Ini akibat tidak adanya koordinasi rencana Citarum Harum terkait anggaran untuk melindungi nasib masyarakat terdampak pembebasan lahan," ucap Riana.

Riana menegaskan banyak persoalan baru terdampak proyek itu, terutama masyarakat yang tinggal di bantaran sungai Citarum yang sudah menghuni selama puluhan tahun dan rumah mereka digusur. Ini perlu pertimbangan matang.

"Baik Pemkot Bandung, BBWS Citarum maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepertinya tidak punya empati terhadap nasib masyarakat korban gusuran tersebut." tegasnya.

Anggota DPRD Kota Bandung ini juga menyebut warga cuma menginginkan kehidupan yang nyaman, namun perlakuan terhadap mereka tidak mencerminkan keadilan.

Baca juga : Dukung Produktivitas UMKM Pulau Tidung, Indra Karya Gelar Pelatihan Dan Fasilitasi Produksi

"Soal rencana normalisasi selanjutnya kami di DPRD Kota Bandung belum mengetahui. Padahal ini Sangat penting untuk memastikan kelanjutan hidup warga Bandung. Setiap kegiatan tidak boleh merugikan masyarakat," ucap Riana.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.