Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Saudi Terima Sejumlah Usulan Indonesia dalam MoU Persiapan Haji 2027
- Saan Mustopa: 120 Usulan HMP Terkait Gibran Dibawa ke Paripurna DPR Kamis Besok
- Setiap Hari Terjadi Penipuan Umrah dan Haji, 70% Korban dari Kampung
- Produksi Semen Lebih Hijau, Indocement Manfaatkan RDF Dari Sampah
- Pendapatan Indocement Tumbuh 8,9%, Laba Tembus Rp 1,3 T
RM.id Rakyat Merdeka - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah dua lokasi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah terkait proses penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Kudus, sejak Minggu (28/7).
"Sejak Minggu (28/7) pagi, tim KPK langsung lakukan penggeledahan di dua lokasi utama di Kabupaten Kudus," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Senin (29/7).
Dua lokasi yang digeledah adalah Kantor Bupati Kudus dan Kantor Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Sejumlah dokumen disita penyidik dari dua lokasi tersebut.
"Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen terkait dengan mutasi-mutasi jabatan di Kabupaten kudus," tandas Febri.
Bupati Kudus Muhammad Tamzil ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yakni Plt Sekretaris Dinas DPPKAD Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan dan Staf Khusus Bupati Kudus Agoes Soeranto.
Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus tahun 2019.
Baca juga : Mau Lunasin Utang Mobil Terrano, Bupati Kudus Nekat Jual Beli Jabatan
Dalam kasus ini, Tamzil diduga menerima suap sebanyak Rp 250 juta dari Akhmad Sofyan melalui Agus Soeranto. Uang itu diberikan agar Tamzil memuluskan proses jabatan Akhmad.
Tamzil dan Agoes selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Sofyan yang menjadi pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
