Dark/Light Mode

Dukung Peringatan Keras Jokowi

Pengamat Dorong Elite Parpol Deklarasi Tolak Politisasi SARA

Rabu, 23 November 2022 15:23 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Ist)
Presiden Jokowi. (Foto: Ist)

 Sebelumnya 
“Nanti apakah kemudian kalau misalnya ada yang melakukan itu di sanksi tidak boleh tidak punya hak pilih tidak punya hak pilih kan bisa diatur, kalau hanya dilarang tapi tidak ada sanksinya ya orang akan melanggar terus,” tambahnya.

Stanislaus menambahkan, politik identitas sebuah keniscayaan, namun yang terpenting menurutnya adalah mereduksi dampak buruk seperti menimbulkan konflik dan merendahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Baca juga : Erick Dorong Industri Obat Herbal Muhammadiyah

"Tapi yang penting dampak yang harus direduksi jangan sampai politik identitas berdampak pada konflik masa dan jangan berdampak sehingga merendahkan martabat manusia itu yang paling penting,” tegasnya.

Lebih lanjut, Stanislaus berpandangan politik identitas nyata dan berpotensi tetap digunakan saat pilpres pada 2024 dan hanya dihentikan oleh dua hal yaitu aktor politik dan peraturan yang tegas.

Baca juga : Relawan Pendekar Dan Binar Deklarasi Ganjar Capres 2024

“Polarisasi nyata dan itu hanya bisa dihentikan oleh dua pihak yang pertama adalah pelaku pemilu aktor-aktor pemilu dan yang kedua adalah dengan adanya peraturan dengan undang-undang atau peraturan yang sanksinya cukup tegas di undang-undang,” tukas Stanislaus. â– 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.