KPK Perbanyak Desa Antikorupsi

 Sebelumnya 
Sementara itu, Menteri Halim menyebut kolaborasi ini sangat penting dilakukan. Karena, tidak mungkin Kementerian Desa menangani sendiri 74.961 desa di seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan ragam budaya.

Ia juga mengapresiasi KPK terkait program Desa Antikorupsi. Menurutnya, jika program ini terus berjalan, kekhawatiran terkait ketidaksesuaian pengelolaan dana desa akan berkurang. “Semua ini akan lebih cepat lagi ketika KPK ikut mendampingi berbagai program dalam upaya pembangunan desa melalui program Desa Antikorupsi,” akunya.

Desa Antikorupsi merupakan program yang digagas KPK dengan menggandeng Kementerian Desa PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu. Program ini pertama kali diluncurkan pada 2021 dengan memilih Desa Panggungharjo di Bantul, Yogyakarta sebagai desa percontohan.

Baca juga : Gandeng KPK, Mendes PDTT Luncurkan 10 Desa Antikorupsi 2022

Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan memuji program yang digagas KPK. Harapannya, tidak hanya puluhan, tapi semua desa dapat dijadikan gerakan melawan korupsi. Dengan begitu, tingkat korupsi di Indonesia bisa berkurang, bahkan menghilang.

“Cara cerdas. Cara bijak. Menginspirasi semua untuk siaga jaga desa dari korupsi. Mulai dari 10 dulu sampai nanti menuju puluhan ribu desa di seluruh Indonesia. Semoga sukses,” kata politisi Demokrat itu.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, antikorupsi itu merupakan sebuah budaya. Sehingga, untuk menumbuhkan budaya tersebut harus selalu berkaitan dengan budaya hidup sehari-hari.

Baca juga : Terdampak Gempa, Sandiaga Uno Fokus Perbaiki Destinasi Wisata Cianjur

Desa Antikorupsi pada dasarnya merupakan pengembangan budaya antikorupsi pada pergaulan masyarakat desa. Karena itu, yang harus diawasi justru prilaku pejabat publiknya yang cenderung memeras rakyat dengan kedudukannya.

Dengan menghilangkan pejabat korup, otomatis masyarakat akan berkembang mandiri. “KPK harus memakai skala prioritas. Mengejar koruptor pada bidang kegiatan publik yang berhubungan dengan rakyat, agar rakyat terhindar dari pemerasan dan ekonomi biaya tinggi,” pesan Fickar.

Di dunia maya, warganet juga mengapresiasi dibentuknya Desa Antikorupsi. Banyak warganet yang berharap program ini tidak hanya sebatas ceremonial, tapi sesuai dengan tujuan dan prakteknya.

Baca juga : Messi Mungkin Absen Di Laga Perdana Argentina Vs Arab Saudi

“Apa proyek KPK_RI. Dulu kita dengar ada warung integritas di beberapa tempat, khususnya di sekolah. Setiap warung tanpa penjaga. Kalau anak mau jajan ambil sendiri, dan ambil uang kembaliannya sendiri. Ide bagus, tapi tak dengan perkembangannya. Lha ini baru mdesa?” cuit @Azhar05934905.

Akun @LinggaGumilar2 penasaran dengan 601 kasus korupsi yang terjadi di desa. “

Kira-kira nilai total kerugian 601 kasus didesa dan total kerugian kasus yang ada diperkotaan besar mana ya pak??? ,” cuitnya. “Dugaan saya juga seperti itu.. pun di desa saya tapi kebanyakan masyarakat desa gak ada yang brrani bersuara ,” jawab @Gondez-88. “Bagus. Tingkat desa harus dipantengin,” samber @marinahendr. “Biar orang takut korupsi, potong tangannya Pak Fir @KPK_RI,” sahut @Orakyat4. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.