KPK Perbanyak Desa Antikorupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun gunung ke desa-desa guna mencegah terjadinya praktik korupsi di level terbawah. Sudah 2 tahun ini, lembaga yang dinakhodai Firli Bahuri itu memperbanyak lahirnya Desa Antikorupsi. Dengan gerakan ini, KPK berharap tingginya praktik-praktik korupsi di desa-desa bisa semakin berkurang.

Kemarin, launching Desa Antikorupsi tahun 2022 di gelar di Desa Banyubiu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri langsung Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Irjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh, Dirjen Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta 8 gubernur lainnya, bupati/wali kota, dan kepala desa dari 10 desa percontohan tersebut.

Dalam sambutannya, Firli mengatakan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Karenanya, KPK mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat desa, ikut berupaya dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga : Gandeng KPK, Mendes PDTT Luncurkan 10 Desa Antikorupsi 2022

“Potensi desa itu strategis. Begitu strategisnya peran kepala desa dan aparatur desa, saya teringat semangat Bung Hatta yang menyebut Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil dari desa,” kata Firli.

KPK mencatat, anggaran yang diluncurkan pemerintah ke desa setidaknya sebesar Rp 468,9 triliun sejak 2015 hingga 2022. “Data penanganan perkara yang tersangkut dengan desa. Saya mencatat, tidak kurang dari 686 desa dan 601 kepala desa yang tersangkut dengan perkara-perkara hukum,” ungkap Firli.

Kasus-kasus seperti inilah, kata Firli, jadi penyemangat bagiKPK untuk membentuk Desa Antikorupsi. “Karena kami sayang dengan para kepala desa,” kata Firli.

Baca juga : Terdampak Gempa, Sandiaga Uno Fokus Perbaiki Destinasi Wisata Cianjur

Firli menjelaskan, ketika melihat desa, terbayang bahwa desa adalah miniatur daripada NKRI. Sebab, tidak ada program-program yang tidak menyangkut langsung ke desa.

Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu mencontohkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. “Dan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, harus dimulai dari desa,” pungkas Firli.

Eks Kapolda Sumatera Selatan ini berharap, program ini menjadikan desa menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. “Oleh karena itu, 10 desa terpilih, secara resmi saya nyatakan sebagai desa percontohan desa antikorupsi di Indonesia tahun 2022,” sebutnya.

Baca juga : Messi Mungkin Absen Di Laga Perdana Argentina Vs Arab Saudi

Adapun 10 Desa Antikorupsi tersebut yakni Desa Pakatto (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan), Desa Kamang Hilia (Kabupaten Agam, Sumatera Barat), Desa Hanura (Kabupaten Pesawaran, Lampung), Desa Mungguk (Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat), Desa Cibiru Wetan (Kabupaten Bandung, Jawa Barat).

Berikutnya, Desa Banyubiru (Kabupaten Semarang, Jawa Tengah), Desa Sukojati, (Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur), Desa Kutuh (Kabupaten Badung, Bali), Desa Kumbang, (Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) dan Desa Batusoko Barat (Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.