Ini Bisa Cegah Money Politics

 Sebelumnya 
"Misal daerah yang Pilkada langsung harus terpenuhi level tertentu pada indeks pembangunan manusia, tingkat korupsi atau persepsi korupsi daerah tersebut, tidak punya riwayat konflik sosial, PAD (Pendapatan Asli Daerah) ada pada persentase tertentu berbanding dana APBD dari Pusat," jelas politisi PPP itu.

Artinya, ada parameter tertentu bagi daerah yang ingin melaksanakan pemilihan langsung. "Jika misalnya kepada daerah yang bersangkutan terjerat berturut-turut dalam kasus korupsi atau kasus-kasus korupsi yang melibatkan birokrasi Pemda-nya tinggi, nah ini tidak masuk kriteria yang bisa Pilkada langsung," jelas dia.

Baca juga : Polemik Pelantikan Guntur Hamzah, Pratikno: Presiden Tak Bisa Ubah Keputusan DPR

Arsul melanjutkan, Pilkada tidak langsung bisa mengurangi pengeluaran calon kepala daerah. Karena tidak perlu mengocek banyak anggaran untuk berkampanye, yang berakibat pada money politics setelah terpilih.

"Dari sisi politik uang, ya jelas memperkecil. Karena paling berurusan hanya dengan anggota DPRD setempat yang jumlahnya rata-rata kurang dari 50 orang," sebut anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga : Putu Ayu Saraswati, Gugup Dipuji Presiden Biden

Sementara, pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof Suparji Ahmad menolak usulan KPK ini. Menurutnya, korupsi yang dilakukan kepala daerah penyebab utamanya bukan karena terpilih lewat Pilkada langsung, tetapi faktor integritas. "Penunjukan Pusat akan mengurangi partisipasi rakyat," ucap Suparji.

Warganet ikut mengomentari ide KPK ini. Ada yang setuju kepala daerah ditunjuk Presiden, ada juga yang menolak.

Baca juga : Perkuat Digital Presidensi Indonesia, Telkomsel Luncurkan G20 Connect

Akun @yudhaputrarasy1 menjadi yang menolak usulan KPK ini. "KPK itu urusannya korupsi, soal kepala daerah itu urusannya Mendagri. Jangan nyerobot kerjaan orang lah, Pak" tulisnya. "Ada jaminan kepala daerah yang ditunjuk langsung, nggak bakal korup?" sahut @Edo_ShehB.

Sedangkan akun @Apotek_Rumaila termasuk yang mendukung ide KPK "Setuju. pemborosan anggaran untuk sesuatu yang sia-sia," tulisnya. Sementara akun @bayu_pras_ menyarankan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. "Gubernur tetap Pilkada, Pak. Namun wali kota dan bupati lebih baik dipilih DPRD," tulisnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.