Dua Regulator APBN Dan APBD Sebabkan Perbedaan Standar Biaya

 Sebelumnya 
Solusi

Solusi perbaikan dari sisi regulator merupakan solusi terbaik dalam mengatasi ketimpangan Pengelolaan APBN dan APBD. Regulator merupakan kunci efektifitas pengelolaan APBN dan APBD, dengan membenahi kewenangan regulator, maka cabang permasalahan seperti regulasi yang belum seragam, perbedaan Sistem Informasi, serta sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pengelolaan APBN dan APBD dapat dibenahi secara terpusat, tanpa harus mencari solusi sendiri-sendiri karena kunci kewenangan terdapat di regulator.

Gagasan solusi yang kedua, kata Andi, yaitu dengan penyeragaman kebijakan akuntansi di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Solusi ini setidaknya dapat membantu dalam hal konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baca juga : Demokrat Dan PKS Buktikan Koalisi Perubahan Solid

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang selama ini diatur oleh masing-masing kepala daerah dapat disimplifikasi dan diseragamkan kemudian disatukan dalam satu peraturan Kebijakan Akuntansi yang diatur oleh Menteri Keuangan.

Dengan penyeragaman kebijakan akuntansi tersebut, perbedaan kodefikasi bagan akun standar di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat diminimalisir sehingga proses konsolidasian jauh lebih tertata.

Gagasan solusi ketiga, yaitu dengan membenahi perbedaan Sistem Informasi pengelolaan APBD yang ada saat ini. Alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan perluasan sistem SPAN dan SAKTI ke dalam unsur pengelolaan Keuangan Daerah.

Baca juga : YLBHI: Penggunaan Kekuatan Berlebihan Sebabkan Banyak Korban Di Kanjuruhan

"Pengembangan perluasan sistem SPAN dan SAKTI, apabila dibandingkan dengan pembentukan sistem baru untuk mengakomodir integrasi pengelolaan keuangan pusat dan daerah jauh lebih efisien dari segi sumber daya, biaya, dan waktu," sebutnya.

Selain itu, sistem SPAN dan SAKTI memiliki sifat dasar yang cocok untuk diterapkan sebagai sistem integrasi pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Hal ini mengingat kapabilitas sistem SPAN dan SAKTI yang telah menerapkan konsep single database.

Sistem SAKTI saat ini dapat mengintegrasikan data multi satker dan multi user di level instansi pemerintah pusat. Pengembangan single database ini dapat dikembangkan lebih jauh sehingga dapat mengintegrasikan database keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta antar Daerah.

Baca juga : Ini Upaya Pemkab Banjarnegara Tekan Peredaran Minuman Beralkohol

"Melalui beberapa gagasan perbaikan tersebut, tersirat sebuah harapan bahwa di masa depan kita dapat membangun sebuah sistem keuangan yang inklusif, yang didukung oleh Sistem Informasi single database yang mencakup keseluruhan aspek APBN dan APBD, dimulai dari penerimaan, belanja, pembiayaan, dana perimbangan sampai monitoring output, sehingga berkat dukungan Sistem Informasi yang realtime, holistik, dan terintegrasi," tuturnya.

"Presiden sebagai pimpinan tertinggi negara dapat mengambil keputusan strategis pengelolaan keuangan negara, cukup dengan mengakses data melalui dashboard monitoring sistem dari meja kerjanya. Semoga," harapnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.