Dark/Light Mode

Bicara Suap Impor Bawang Putih, Enggar Tanpa Beban

Sabtu, 10 Agustus 2019 06:19 WIB
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Foto : istimewa)
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Foto : istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Masalah impor bawang putih sedang disorot tajam setelah Anggota Komisi VI DPR, I Nyoman Dhamantra, ditangkap KPK. Meski begitu, Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, yang berwenang mengeluarkan izin impor itu, bersikap tanpa beban. Dia merasa bersih dari kasus tersebut.

Kemarin, Enggar ditanya dua kali mengenai hal ini. Pagi hari, saat menghadiri seminar nasional bertajuk “Transformasi Eko- nomi untuk Indonesia Maju” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Sorenya, saat melayat ke rumah duka mendiang Cosmas Batubara, di Cikini, Jakarta Pusat.

Di acara seminar nasional, Enggar mengaku tak tahu kasus tersebut. “Saya nggak tahu. Belum tahu. Tapi kan kami lihat dulu perkembangannya,” ucap politisi Nasdem ini.

Enggar mengaku heran dengan pengusaha yang menyogok Nyoman demi mendapatkan izin impor bawang putih. Padahal, kata dia, kalau semua syarat dipenuhi dengan baik, pihaknya pasti mengizinkan impor tersebut. Tidak perlu nyogok-nyogok.

Baca juga : Kasus Impor Bawang Putih, KPK Tahan Anggota DPR I Nyoman Damantra

“Sekarang ngapain itu orang. Asal memenuhi persyaratan kan begitu ada rekomendasi, proses rekomendasi dia tanam, lakukan lah dengan benar. Ngapain pakai nyuruh-nyuruh orang,” ucapnya.

Atas kasus ini, dia pun memastikan akan memasukkan pengusaha yang nyogok Nyoman dalam daftar hitam. “Pasti di-blacklist. Tapi kami lihat dulu perkembangannya,” ujarnya.

Soal izin impor, Enggar memastikan, proses di kementeriannya bersih. Tidak ada permainan dan tidak ada sogok-sogokan. Semua dilakukan transparan. “KPK sudah memiliki seluruh proses izin impor itu dari Deputi Pencegahan KPK beberapa waktu yang lalu. Prosesnya ada, siapa-siapa yang sudah dapat, dan itu bisa dilihat di online,” ucapnya.

Saat melayat ke rumah duka Cosmas, Enggar menggulangi pernyataannya. Dia menyebut, pengusaha yang menyuap Nyoman bodoh. “Bodoh, sebodoh-bodohnya dia. Kecuali dia tidak melaksanakan semua aturannya kan. Tapi kalau dia melaksanakan aturan, ya ngapain buang-buang duit,” ucapnya.

Baca juga : Kasus Impor Bawang Putih, Anggota DPR I Nyoman Damantra Resmi Jadi Tersangka

Dia juga kembali menegaskan, setiap perusahaan yang pernah bermasalah dengan hukum, baik di KPK maupun Bareskrim Polri, tak akan diberikan izin untuk impor. Enggar mengaku sampai debat dengan salah satu pengusaha yang tak memperoleh izin impor karena pernah berurusan dengan Bareskrim. “Sampai ada yang garam itu,” cetusnya.

Enggar memastikan akan mendukung langkah KPK dalam memberantas mafia impor tersebut. “Apa pun yang dibutuhkan oleh KPK, kita dukung. Saya pasti, kita dukung. Kita mau tertib,” tandasnya.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengungkap penyebab adanya suap dalam kasus pengurusan izin impor. Kata dia, salah satu adalah tidak sinkronnya koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. “Ini kelihatannya antara Kementerian Perdagangan dan (Kementerian) Pertanian enggak selalu sinkron,” ujarnya, di sela seleksi Capim KPK, di Gedung Lemhannas, Jakarta, kemarin.

Laode kemudian mencontohkan polemik impor beras yang terjadi beberapa waktu lalu. Ketika itu, Kementerian Pertanian menyebut stok beras di dalam negeri masih aman, tetapi Kementerian Perdagangan menyebut kurang. Di saat yang bersamaan, Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, mengeluh soal impor beras tersebut karena kondisi Gudang Bulog masih penuh. “Itu aneh sebenarnya. Masa pemerintah enggak bisa berkoordinasi dengan baik,” kritiknya.

Baca juga : Maguire Dapat Nomor Peninggalan Ferdinand

Agar kasus suap ini tak terulang kembali, Syarif meminta Pemerintah bersikap tegas. Caranya, dengan menghentikan penentuan kuota bagi komoditi impor. Kuota impor ini dinilai sebagai ladang korupsi. Sebelum kasus suap kuota impor bawang putih, KPK juga pernah mengusut kasus suap kuota impor daging yang menjerat mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.

Jika pemerintah tidak tegas, kasus semacam ini akan terus terulang. “Ini harus disetop. Pemerintah ini harus tegas, menurut saya. Penentuan kuota-kuota ini selalu menjadi lahan untuk suap-menyuap. Karena hampir semua komoditi," imbau Syarif. [KPJ/OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.