Banteng Sebut Lebih Mudah Dan Murah Tuh

 Sebelumnya 
Sedangkan sistem propor­sional terbuka dianggap menjadi penyebab rendahnya identitas partai bagi rakyat atau party-ID. Catatannya, pemilih yang merasa dekat baik secara ideolo­gis maupun psikologis dengan partainya itu hanya kisaran 13,2 persen.

“Dugaan saya, salah satu penyebab rendahnya party-ID karena penerapan sistem pemilu proporsional terbuka, sepanjang tetap memakai sistem propor­sional terbuka, maka selama itu presentase party-ID di Indonesia tetap rendah,” sebutnya.

Meskipun begitu, Pangi juga memberikan catatan bahwa sis­tim pemilihan tertutup dengan mencoblos lambang partai juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Misalnya, sistem ini berpotensi mengurangi inter­aksi dan intensitas kader partai dengan calon pemilih.

Baca juga : Pertemuan Parpol Tolak Pemilu Proporsional Tertutup Jadi Teladan Demokrasi

Pasalnya, caleg yang terpilih bakal jarang turun bersosialisasi, menyapa dan menyalami ma­syarakat secara langsung. Sebab, caleg yang terpilih bertang­gung jawab langsung kepada partainya bukan konstituennya, sumber kekuasaan bukan daulat “rakyat”, tapi daulat “elite” parpol.

Kemudian, ada kecenderun­gan caleg tidak mau bekerja keras untuk mengampanyekan dirinya dan partai. Dasarnya, mereka percaya yang bakal dipi­lih adalah caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara ter­banyak, itu artinya menurunkan persaingan antar kader internal caleg.

“Sistem ini kurang sesuai untuk partai baru dan partai kecil yang belum terlalu dike­nal. Termasuk, belum cocok terhadap partai yang belum tumbuh secara merata sistem kaderisasinya. Pun, ini bisa menguatkan oligarki di internal parpol,” pungkasnya.

Baca juga : PDIP Berjuang Sendiri, Pasrah Putusan MK

Sebelumnya, delapan ketua umum parpol di Senayan menyatakan sikap menolak sistem Pemilu tertutup. Kedelapan parpol itu yakni Partai Gerindra, Golkar, Nasdem, Partai Kebang­kitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangu­nan (PPP).

Delapan partai tersebut berargumen, sistem proporsional terbuka yang diterapkan di pemi­lu Indonesia saat ini merupakan kemajuan demokrasi sehingga tak seharusnya diganti. “Kami tidak ingin demokrasi mundur!” ujar Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu (8/1).

Airlangga mengatakan, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan pilihan tepat. Sistem ini sudah diterapkan pada empat kali pemilu di Tanah Air yakni tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Baca juga : Cak Imin: PKB Tegas Tolak Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

“Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem,” ucapnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.