Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Syarat Penting Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi
Pemerintah Bersih Dan Bebas Korupsi
Kamis, 9 Maret 2023 07:50 WIB
![Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (8/3/2023). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (8/3/2023). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)](https://rm.id/images/img_bg/img-750x390.jpg)
Sebelumnya
Neraca Komoditas merupakan pengembangan dari dashboard pangan impor strategis sejak rencana aksi Stranas PK tahun 2019-2020 dan rencana aksi Stranas PK 2021-2022.
Neraca komoditas ini berbasis sistem yang terintegrasi di dalam Indonesia National Single Window (INSW).
INSW ini juga menggabungkan dua sistem, yakni Logistik, Bea Cukai, Pelabuhan dan juga terkait dengan neraca komoditas.
Baca juga : Airlangga: Pemerintah Bersih Syarat Penting Pertumbuhan & Pemerataan Ekonomi
Dengan satu INSW, seluruh proses akan terlaksana transparan dan siapa pun bisa mengakses. Sebelumnya, proses itu terkotak-kotak di Kementerian/Lembaga.
Dengan Neraca Komoditas pula, seluruhnya berbasis transparansi dan berbasis sistem.
“Jadi kalau bicara digital government, ini yang menjadi awal dari digital government. Jadi seluruh proses tidak mengenal Sabtu-Minggu,” jelas Airlangga.
Baca juga : WNA Yang Bikin Onar Bakal Ditindak Tegas
Adapun output Aksi Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor Tahun 2023-2024 terdiri atas tiga milestone. Yaitu, implementasi Neraca Komoditas Transisi, implementasi single submission perizinan ekspor impor, dan penyederhanaan persyaratan serta proses bisnis verifikasi.
“Tiga milestone tersebut diharapkan bisa menyelesaikan ekspor impor dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran,” harapnya.
Airlangga juga mengungkapkan, Kemenko Perekonomian juga berhasil mengkoordinasikan One Map Policy sebagai menjadi solusi permasalahan tumpang tindih lahan.
Baca juga : Dorong Peningkatan Kualitas SDM Pesantren, Pemerintah Alokasikan Dana Rp 250 M
Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme penyelesaian dari tumpang tindih lahan juga sudah jelas dan sudah diatur.
“Kita sudah selesai 85 tematik tuntas dan kita tambahkan 153 tematik, totalnya 153. Dan diharapkan tahuns ini dan tahun depan bisa diselesaikan,” ungkap Airlangga. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya