Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sri Mul Bicara Pentingnya Pembiayaan Inovatif
Kalau Tunggu APBN, Sulit Tuntaskan Infrastruktur
Kamis, 2 Maret 2023 06:45 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Proses pembangunan infrastruktur di Indonesia tidaklah mudah. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi, banyak risiko yang bisa mengganggu.
Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Innovative Financing in Unity PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) di Jakarta, kemarin.
Apalagi, kata Sri Mulyani, kalau cuma mengandalkan APBN, akan sulit menuntaskan kesenjangan infrastruktur di Indonesia.
“Kalau menunggu ketersediaan APBN, akan selamanya terjadi kesenjangan,” tegas eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini
Untuk itu, Pemerintah mendorong pembiayaan yang inovatif agar pembangunan infrastruktur bisa berjalan.
Baca juga : Mega Tegaskan Pentingnya Pelindungan Kekayaan Intelektual untuk Indonesia Emas 2045
Bendahara negara ini mengatakan, proyek pembangunan meliputi jalan raya, jembatan, tol, hingga kebutuhan untuk penerangan jalan maupun penanganan sampah di daerah.
“Semua tidak hanya soal butuh duit, lalu APBD menunggu APBN. Maka dibuatlah skema innovative financing yang melibatkan swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU),” jelasnya.
Sri Mulyani mengapresiasi usaha PII yang menyediakan skema pembiayaan lebih fleksibel daripada sekadar menunggu ketersediaan APBN.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, innovative financing mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.
Basuki mencontohkan proyek Tol Trans Jawa sepanjang 1.830 kilometer (km) yang rampung pada 2019. Menurutnya, itu mustahil tercapai tanpa inovasi pembiayaan.
Baca juga : Wamen Tiko: Pembiayaan Syariah Paling Cocok Garap Proyek Infrastruktur
Dalam mempercepat pembangunan, Basuki mengaku merayu pemrakarsa untuk membebaskan tanah dengan dana talangan.
“Itu masuk inovatif. Belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Itu lebih cepat. Dan nanti dananya diganti Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Basuki.
Innovative financing kedua, lanjut Basuki, adalah cross subsidy lelang. Kementerian PUPR menerapkannya melalui pelelangan proyek tol. Insentif ini dapat dinikmati oleh investor yang mampu membangun tol dengan ruas paling panjang.
Selain itu, ada skema KPBU berupa available payment. Skema tersebut tidak hanya untuk pembangunan, tapi sampai pada pemeliharaan jalan.
Kementerian PUPR menerapkannya untuk pemeliharaan jalan lintas timur Sumatera di Riau dan di Sumatera Selatan.
Baca juga : Kalau Andalkan APBN Pusing Tujuh Keliling
“Dengan KPBU, kami merasa proyek selalu diawasi banyak pihak oleh Kemenkeu dan PII. Jadi, lebih aman,” jelasnya.
Dia meminta agar Pemerintah Daerah terus mendorong penerapan innovative financing.
“Inovasi teknologi kalau tidak ada duitnya pasti tidak akan jalan,” ucapnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya