Tantangan Pemilu di Negara Majemuk, Dibutuhkan Kedewasaan Berpolitik

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia adalah negara majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kondisi itu menjadi tantangan besar di tengah persaingan kontestasi politik di setiap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, dibutuhkan kedewasaan dan kematangan berpolitik dari tingkat elite hingga akar rumput agar proses demokrasi lima tahunan itu berjalan lancar, aman, dan damai.

“Jika kontestasi politik tidak mampu dikelola dan diselenggarakan dengan baik, dikhawatirkan justru akan menimbulkan polarisasi sosial di tengah masyarakat. Kondisi itu tentu saja akan mengganggu stabilitas nasional,” ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar, saat memberi sambutan pada Dialog Kebangsaan Bersama Partai Politik dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024, di Hotel St. Regis, Jakarta, Senin (13//3).

Boy melanjutkan, ancaman polarisasi sosial akan semakin potensial ketika praktik politik identitas, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoaks bertebaran di tengah masyarakat. Tentu saja praktik semacam itu tidak hanya membahayakan demokrasi di Indonesia, tapi juga mengancam kutuhan dan kedaulatan bangsa.

Menurutnya, Pemilu merupakan pesta demokrasi lima tahunan yang bertujuan untuk menyalurkan suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam memiliki calon pemimpin dan wakil rakyat. Apalagi Pemilu 2024 akan menjadi tonggak sejarah baru bagi demokrasi di Indonesia dengan adanya penyelenggaraan Pemilu secara serentak.

Baca juga : Unika Atmajaya Kukuhkan Guru Besar Komunikasi Dan Statistik

Boy menyampaikan, dalam sistem politik demokrasi, Pemilu merupakan salah satu instrument penting dalam menilai capaian kesuksesan demokrasi di suatu negara. Salah satu indikatornya adalah terselenggaranya Pemilu yang jujur, aman, damai, dan berkualitas.

“Dari tahun ke tahun, pascareformasi indeks demokrasi kita terus mengalami kenaikan. Itu ditunjukkan dengan partisipasi politik rakyat yang semakin tinggi dan penyelenggaraan Pemilu yang berjalan demokratis. Tentu masih banyak tantangan dan kekuarang yang harus kita benahi dengan komitmen bersama mewujudkan tatanan demokrasi yang lebih berkualitas dan bermartabat,” papar Boy.

Karena itulah, BNPT bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, berinisiatif menyelenggarakan Dialog Bersama Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Dialog ini untuk menyamakan visi dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, aman, damai, dan bebas dari praktik politik identitas.

Boy memaparkan, kegiatan ini sebagai sebuah langkah mitigasi. Hal itu berdasarkan pengalaman masa lalu yaitu Pemilu 2019, yang perlu terus dikaji. Saat itu banyak terjadi upaya polarisasi sosial politik identitas ada dampak negatif dalam hal ini terjadinya narasi-narasi ujaran kebencian propaganda penghinaan terhadap satu sama lainnya.

Baca juga : Airlangga: Pemerintah Bersih Syarat Penting Pertumbuhan & Pemerataan Ekonomi

“Padahal narasi-narasi itu adalah bukan narasi yang berkepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia begitu beruntung mendapatkan legacy warisan narasi-narasi nasionalisme kebangsaan yang tentunya tidak bisa kita kesampingkan begitu saja,” terang mantan Kapolda Papua ini.

Kondisi itulah, lanjut Boy, dalam berbagai aspek kehidupan segenap elemen bangsa harus mempromosikan kesatuan dan menjauhkan dari segala isu-isu yang dapat mengakibatkan perpecahan. Itu penting karena berkaitan dengan aktivitas politik akhir-akhir ini dan menjelang Pemilu 2024, sikap dan perilaku yang berpotensi mengarah terjadinya konflik sosial yang mengarah kekerasan.

“Karena pada pada dasarnya terorisme itu adalah kekerasan, violent extremission. Yang di antaranya dalam Undang-Undang kita itu bahkan disebut memiliki motif Ideologi dan politik. Kita tidak ingin pesta demokrasi Indonesia yang sudah semakin baik dari tahun ke tahun indeks demokrasi kita menunjukkan angka yang baik tetapi dengan catatan adanya berbagai masalah-masalah di masa lalu yang tentu harus kita upayakan ke depan tidak menjadi bagian yang terulang kembali. Ini adalah ikhtiar,” paparnya.

Yang penting saat ini, katanya, komitmen pemahaman dan mindset cara berdemokrasi yang pro kepada perdamaian yang harus digaungkan. Hal ini penting karena bangsa Indonesia tentu saja tidak ingin karena demokrasi malah menjadi saling bermusuhan, saling melemparkan narasi-narasi pecah belah. “Padahal kita tidak diajarkan begitu oleh leluhur kita,” tandas Boy.

Baca juga : Moeldoko Berharap, Kegiatan Keagamaan Tak Bermuatan Politis

Hadir pada kegiatan itu Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, yang bertindak sebagai keynote speech. Hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda. Dialog ini diikuti 120 perwakilan partai politik peserta Pemilu 2024 dan 180 orang perwakilan dari Kementerian dan Lembaga. 

Dalam kegiatan ini juga akan diselenggarakan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) partai politik peserta Pemilu 2024 dan penandatanganan antara BNPT dengan KPU dan Bawaslu. Setelah itu dilakukan dialog kebangsaan dengan narasumber Kepala BNPT, Anggota Bawaslu Herwyn Malonda, Prof Jimly Asshiddiqie, dan pengamat komunikasi politik Hendri Satrio.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.