Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bersikap gentleman. Menhub meminta maaf kepada publik atas adanya pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.
OTT itu dilakukan KPK pada Selasa (11/4). Ada 10 orang yang ditangkap dalam dugaan kasus suap terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api dengan uang total Rp 14,5 miliar. Tujuh orang di antaranya pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). KPK sudah menetapkan para tersangka, Rabu malam (12/4).
Setelah mendengar keterangan KPK, Menhub langsung meminta maaf kepada publik. Menhub pun memastikan segera mengaudit proyek-proyek yang terindikasi dikorupsi.
"Kami sampaikan permohonan maaf atas kejadian ini dan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak yang berwenang. Kami siap bekerja sama, serta mendukung KPK dan pihak terkait lainnya untuk menuntaskan kasus ini," ucapnya, kemarin.
Menhub menegaskan, tidak mentoleransi sedikit pun tindakan yang bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi. Menhub akan menindak tegas jajarannya jika terjadi pelanggaran.
Baca juga : Blusukan Ke Aceh, Menhub Cek Perkembangan Pembangunan Jalur KA
“Kami berkomitmen untuk turut memberantas korupsi khususnya di lingkungan Kemenhub, dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan tata kelola yang baik, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait,” ucapnya.
Ke depan, Kemenhub akan melakukan audit untuk memastikan proyek-proyek yang diindikasikan tersebut tetap memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikoperasian. “Kami juga akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek infrastruktur lainnya, dan memastikan kualitasnya untuk menjamin keselamatan transportasi,” tutur Menhub.
Presiden Jokowi ikut buka suara soal kasus suap proyek kereta api yang melibatkan jalur Trans Sulawesi tersebut. Jokowi memastikan, Pemerintah sudah melakukan pengawasan ketat. Namun, karena proyeknya banyak, mencapai ribuan, sehingga masih muncul masalah.
"Tidak mungkin semua proyek yang ribuan banyaknya itu tidak ada masalah. Pasti, satu dua, ada masalah," ucap Kepala Negara, saat ditanya wartawan, di sela blusukan, di Depok, kemarin.
Jokowi menyebut, pengawasan tersebut bahkan turut dilakukan oleh dirinya. Yaitu dengan melakukan peresmian terhadap proyek rel kereta api Trans Sulawesi.
Baca juga : Bangun Infrastruktur Transportasi, Menhub Genjot Pendanaan Kreatif
"Dikontrol di lapangan saja masih ada masalah, apalagi tidak. Kita ini hampir tiap hari lho ke lapangan, ngecek, ke lapangan ngecek. Itu pun masih ada masalah," ucap Jokowi.
Dari KPK, diumumkan, Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi sebagai tersangka anyar dugaan suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api di Kemenhub tahun anggaran 2018-2022. Harno diduga menerima suap Rp 1,2 miliar, yang uangnya akan digunakan untuk THR.
Uang tersebut diberikan Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan Parjono selaku VP terkait proyek perbaikan pelintasan sebidang Jawa-Sumatera. Harno menerima uang itu bersama-sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenhub, Fadliansyah. Uang diterima dalam kurun waktu Juni-Desember 2022 dan 11 April 2023.
Penetapan tersangka ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya. Para pelaku diduga menerima suap terkait 4 proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api dengan uang total Rp 14,5 miliar. "Berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan," ungkap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, kemarin.
Empat proyek itu adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Baca juga : Sri Mulyani Sedih Dan Minta Maaf
Sejauh ini, KPK menetapkan 10 orang tersangka dari OTT tersebut. Tujuh orang adalah penerima suap yaitu Harno, Fadliansyah, PPK Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Syntho Pirjani Hutabarat, PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Achmad Affandi.
Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) DIon Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
