Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Kasus Lukas Enembe, KPK Juga Cegah Kadis PUPR Papua

Rabu, 26 April 2023 16:40 WIB
Lukas Enembe (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)
Lukas Enembe (Foto: Tedy Kroen/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang alias TPPU dengan tersangka gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe.

Selain pengacara Lukas, Stefanus Roy Rening, KPK juga mencegah Kadis PUPR Provinsi Papua Gerius One Yoman.

"Betul ya, empat orang dimaksud terdiri dari satu PNS, dua swasta, dan satu pengacara," ungkap Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (26/4).

Baca juga : Selain Wali Kota Yana Mulyana, KPK Juga Ciduk Pejabat Dishub Bandung

Sementara dua orang lainnya adalah karyawan PT Tabi Bangun Papua, Fredrik Banne dan Komisaris PT Nirwana Sukses Membangun, H Sukman.

Ali menjelaskan, pencegahan berlaku untuk 6 bulan ke depan, sampai bulan Oktober 2023 mendatang. Namun dapat juga diperpanjang setelahnya tergantung pada kebutuhan penyidikan.

"Supaya tetap berada di dalam negeri Dan kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik," bebernya.

Baca juga : Kasus TPPU Lukas Enembe, KPK Sita Hotel Di Jayapura

KPK berharap para pihak yang dicegah tersebut dapat bersikap kooperatif mengikuti seluruh proses penyidikan.

Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka baru penyuap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe. Keduanya adalah karyawan PT Tabi Bangun Papua Fredrik Banne dan Pemilik PT Melonesia Mulia Piton Enumbi.

Lukas sendiri ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Lukas diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka.

Baca juga : Bos PT Tabi Suruh Hapus Catatan Pemberian Fee

Suap itu diduga berkaitan dengan proyek infrastruktur di Dinas PUTR Pemprov Papua. KPK menduga Lukas juga menerima gratifikasi senilai Rp 10 miliar.

KPK belakangan menetapkan Lukas dan Rijatono sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.