Dark/Light Mode

Syahrul Limpo Dipanggil KPK Di Jumat Keramat

Jumat, 16 Juni 2023 09:11 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Foto: Instagram Syahrul)
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Foto: Instagram Syahrul)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pasti dagdigdug. Hari ini bertepatan dengan Jumat, dia dipanggil KPK. Dalam tradisi KPK, Jumat adalah hari keramat. Banyak orang yang dipanggil di hari Jumat, tak pulang lagi, karena jadi tersangka dan ditahan.

Syahrul akan dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus yang tengah dilakukan KPK. "Diundang untuk permintaan keterangan. Dijadwalkan untuk hadir besok Jumat (16/6) pukul 09.30 WIB, di Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, kemarin. 

Ali memastikan, penyelidik sudah melayangkan surat undangan kepada politisi Partai NasDem itu. "Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir memenuhi undangan dimaksud," ucapnya.

KPK memang tengah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). "Sejauh ini tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan sudah dilakukan," terang Ali.

Meski begitu, jubir berlatar belakang jaksa ini belum mau menyampaikan secara rinci dugaan korupsi yang tengah diselidiki di Kementan. Dia hanya menyatakan, penyelidikan ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK.

Baca juga : Sekdispora Bangga Dengan Prestasi Atlet DKI Di Kamboja

"Karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," ujar Ali.

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan, pemanggilan Syahrul ini tidak politis. Dia menjamin, KPK bekerja sesuai tugas pokok yang ada.

"Saya ingin pastikan bahwa memang KPK itu bekerja sesuai dengan azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK. Salah satunya adalah akuntabilitas dan keterbukaan," ujar Firli, kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Firli menerangkan, kasus di Kementan masih tahap penyelidikan. “Jadi, saya kira nanti anda ikuti saja. Pada saatnya KPK akan menyampaikan apa hasil penyelidikan itu," ucapnya.

Sama seperti Ali, Firli tak menjelaskan secara rinci pengusutan dugaan korupsi di Kementan. Firli malah kembali menegaskan, yang dilakukan KPK sepenuhnya proses hukum, tidak ada unsur politis.

Baca juga : Sesalkan Alasan Penangguhan Penahanan Eltinus Omeleng, KPK: Dia Tidak Koperatif

"Itu sepenuhnya adalah proses hukum. Tidak ada proses lain. Tidak ada politis," tandasnya.

Sikap Syahrul

Syahrul belum menanggapi ihwal pemanggilan KPK ini. Namun, sebelumnya dia mengaku tidak mengerti soal dugaan korupsi yang diduga menyeret namanya. "Oh saya tidak mengerti itu," ucap Syahrul, saat meninjau lokasi kawasan pengembangan bawang merah Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu (14/6).

Syahrul enggan menjawab lebih jauh terkait laporan dugaan korupsi di Kementan. Dia langsung menuju kendaraan dinas dan meninggalkan lokasi.

NasDem, partai tempat Syahrul bernaung, juga mengaku belum mengetahui detail penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan. "Kami juga baru mengetahui (ada kasus) setelah beredar di berbagai macam WhatsApp yang kita juga tidak tahu sumbernya dari mana," ucap Ketua DPP NasDem Taufik Basari, kemarin.

Taufik menyatakan, NasDem akan menunggu keterangan resmi dari KPK. Dia juga berharap, penanganan kasus tersebut dilakukan dengan baik.

Baca juga : KPK Dalami Bupati Meranti

"Kita tidak ingin penegakan hukum berjalan tidak sesuai dengan koridornya. Ya kita percaya bahwa harapan-harapan ini mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik," imbuh anggota Komisi III DPR itu.

Tanggapan Jokowi

Presiden Jokowi sudah buka suara mengenai masalah ini. Jokowi menegaskan, tidak mencampuri urusan hukum. Dia hanya heran, kenapa kasus itu bisa muncul. Padahal, dirinya berulang kali mengingatkan, jangan ada penyelewengan uang negara.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," kata Jokowi, di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, kemarin.

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke penegak hukum. "Kalau urusannya penegak hukum, ya tanya penegak hukum, jangan ditanyakan ke saya," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.