DPRD Jabar Desak Cabut Moratorium

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Pasalnya, usulan sembilan calon DOB di Provinsi Jabar perlu segera dibahas DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  

Wakil Ketua DPRD Jabar, Achmad Ru’yat mengatakan, jumlah penduduk di Provinsi Jabar saat ini, hampir 50 juta jiwa. Namun, Jabar masih memiliki 27 kabupaten/kota. Sementara, Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang berpenduduk lebih sedikit, memiliki 35 kabupaten/kota, dan Provinsi Jawa Timur (Jatim) memiliki 38 kabupaten/kota.

Menurutnya, sedikitnya jumlahkabupaten/kota di Jabar, berpengaruh pada anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Contohnya, lanjut dia, anggaran dana desa. Anggaran itu diperuntukan bagi 5.312 desa, karena sedikitnya jumlah kabu­paten/kota.

Baca juga : Gardu Ganjar Sediakan 5 Ribu Makanan Gratis Untuk Pengunjung

“Itu berbeda jauh dengan jumlah desa di Jateng dan Jatim, yang lebih dari 8.000 desa. Jadi, kalau dibahas anggaran dana desa, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan alokasi Rp 2 miliar per desa, Jawa Barat mengalami ketimpangan bantuan dari anggaran dana desa,” tegasnya.

Karenanya, sambung dia, DPRD Provinsi Jabar mendesak agar Jabar bisa dikembangkan,seperti Jateng dan Jatim. Pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jabar, Selasa (26/6), Pemprov dan DPRD Jabar juga telah men­gusulkan sembilan calon DOB kepada pemerintah pusat.

“Moratorium membuat kesembilan daerah itu belum bisa menjadi DOB. Kami mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium dan memberikan kes­empatan kepada sembilan calon DOB, untuk dibahas di Komisi II DPR dan Kemendagri,” tandasnya.

Baca juga : Rapat Dengan Komisi II, Forkomnas DOB Desak Moratorium Dicabut

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Jabar, Ono Surono menyatakan, Jabar perlu memperjuangkan keadilan fiskal melalui pemekaran daerah. Menurutnya, DPR juga akan terus mendorong agar moratorium segera dicabut, tapi pemerintah daerah juga harus bersiap dan membangun sejum­lah infrastruktur dasar.

“Misalnya, di mana pusat pemerintahannya, di mana kantor bupatinya, fasilitas layanan pen­didikan dan kesehatan, termasuk infrastruktur jalan. Dengan begitu, saat moratorium dicabut dan tim pemerintah pusat dan DPR RI melakukan kajian, Jabar sudah siap dan lebih layak dibandingdaerah lain,” jelasnya.

Diketahui, saat ini ada sembi­lan calon DOB di Jabar. Daerah tersebut adalah Kabupaten Bogor Barat, Bogor Timur, Cianjur Selatan, Garut Utara, Garut Selatan, Indramayu Barat, Sukabumi Utara, Tasikmalaya Selatan dan terbaru adalah Subang Utara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.