Satu Dekade IPK RI Mandek, KPK Minta Bantuan Jokowi Pimpin Pemberantasan Korupsi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menilai, pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan, masih kurang efektif dan efisien.

Salah satu indikatornya adalah skor Indeks dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terasa jalan di tempat selama 10 tahun terakhir.

“Berbagai indikator menunjukkan masih kurang efektif dan tidak efisien pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita lihat bagaimana skor Indeks Persepsi Korupsi yang tidak meningkat secara signifikan dan stagnan dalam satu dekade ini,” ujar Nawawi dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Survei Penilaian Integritas atau SPI yang dilaksanakan KPK mengukur praktok korupsi pada seluruh instansi pemerintah di pusat dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa korupsi masih ada, yang ditampilkan dengan skor nasional yang menurun.

Baca juga : Plt Ketua KPK Berharap, Presiden Dorong Kembali Upaya Pemberantasan Korupsi

Nawawi menyatakan, pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui aspek kelembagaan, dengan pembentukan lembaga/unit kerja baru.

Atau hanya aspek regulasi melalui penerbitan UU, PP, Perpres dan selanjutnya, serta hanya bersandar pada kinerja Aparat Penegak Hukum (APH).

Namun, yang lebih penting adalah penguatan sinergi semua elemen bangsa.

Nawawi pun meminta Presiden Jokowi yang hadir di Peringatan Hakordia 2023, untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca juga : Sekjen Kemendes: TEKAD Adopsi Banyak Model Pembangunan Untuk Indonesia Timur

"Melihat situasi belakangan ini, kami di KPK sangat berharap agar Bapak Presiden dapat memimpin upaya pemberantasan korupsi ke depan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kelembagaan, demi masa depan generasi kita," pinta Nawawi

“Sinergitas gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk bergerak maju,” imbuhnya.

Menurut Nawawi, korupsi menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius.

Dia mengatakan, banyak contoh menunjukkan bahwa dampak korupsi merusak kestabilan sebuah negara.

Baca juga : TKN: Anak Muda Bakal Jadi Pemimpin Hebat Masa Depan

“Seluruh negara mengakui bahwa korupsi adalah pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian yang kita dapatkan. Secara empiris korupsi telah menghambat kemajuan sosial dan ekonomi banyak negara," tandasnya.

Dalam Hakordia 2023 ini, selain Presiden Jokowi, hadir pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan beberapa menteri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.