Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merespons usulan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Sebelumnya, pengungsi Rohingya ini menjadi polemik setelah terjadi penolakan di Aceh, Riau, dan Medan.
Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah membuka semua opsi. Namun, Iqbal juga menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini bagaimana menyelesaikan situasi di Aceh saat ini.
"Semua opsi ada di dalam pembahasan kita, tetapi fokus kita tidak ke situ saat ini. Fokus kita adalah bagaimana menyelesaikan situasinya di Aceh," kata Iqbal, di Kantor Kemlu, Jakarta, Selasa (12/12).
Baca juga : Pemerintah Belum Satu Suara
Dia juga menegaskan, yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya, yakni konflik di Myanmar yang hingga saat ini masih membara. Indonesia akan mengerahkan semua kemampuan untuk membantu agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan dan demokrasi segera dipulihkan.
Ia menambahkan, ada dua tindak pidana dalam persoalan masuknya pengungsi dari Myanmar ke Indonesia. Yakni penyelundup manusia dan perdagangan manusia. Iqbal mengatakan, Indonesia sebagai pihak yang meratifikasi konvensi PBB mengenai kejahatan transnasional, memiliki kewajiban untuk mencegah dan ikut memberantas perdagangan manusia maupun penyelundupan manusia.
"Karena itu, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempersekusi para pelaku tindak pidana, baik penyelundupan manusia maupun perdagangan manusia, yang terjadi di dalam pergerakan pengungsi Rohingya ini," ungkapnya.
Baca juga : Diduga Ada TPPO Dalam Arus Pengungsi Rohingya, Jokowi Tidak Akan Tinggal Diam
Iqbal menambahkan, saat ini Menlu Retno Marsudi sedang ada di Jenewa, salah satunya akan hadir dipertemuan Global Refugees. Pertemuan yang membahas persoalan pengungsi ini akan berlangsung dari 13 hingga 15 Desember, di Palexpo di Jenewa, Swiss. Iqbal mengatakan, Retno akan mengangkat isu mengenai masalah pengungsi Palestina dan Rohingya.
Ia menambahkan, Pemerintah Indonesia terus melakukan kerja sama dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya. Khususnya dengan Komisariat Tertinggi PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR). Koordinasi ini terus dilakukan baik di level PBB maupun di lapangan.
"Terkait dengan masalah Rohingya ini, kita akan menegaskan kembali kewajiban internasional dan semua negara anggota PBB, khususnya negara-negara yang menjadi pihak di dalam konvensi pengungsi terhadap penanganan masalah Rohingya ini," ungkapnya.
Baca juga : Kendalikan Inflasi, Mendagri Minta Daerah Awasi Harga Cabe Merah
Pernyataan Wapres untuk membuka opsi menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang disampaikan usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Peresmian Universitas Indonesia Industrial Government (I-GOV) Ke-3 Tahun 2023, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa (5/12). Wapres mengatakan, pengungsi Rohingya merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditangani bersama-sama antar-pemangku kepentingan terkait.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
