Dark/Light Mode

Mahfud: Kalau Penegakan Hukum Benar, Setengah Masalah Bangsa Kelar

Rabu, 18 Oktober 2023 13:03 WIB
Cawapres PDIP Mahfud MD dalam pidatonya, usai deklarasi capres-cawapres PDIP di Kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (18/10/2023). (Foto: YouTube)
Cawapres PDIP Mahfud MD dalam pidatonya, usai deklarasi capres-cawapres PDIP di Kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu (18/10/2023). (Foto: YouTube)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang hari ini resmi menjadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 menegaskan, setengah masalah bangsa akan tuntas, jika penegakan hukum dilakukan dengan benar.

Menurutnya, cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan beradab dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, akan terwujud jika kita memenuhi sejumlah syarat. Yakni ideologi bangsanya kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong-royongnya hidup, serta mengedepankan persaudaraan.

“Kalau hukumnya bagus, segala aspek kehidupan masyarakat juga akan bagus. Misalnya di bidang sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonominya. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi dalam implementasi penegakannya, serta memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi. Juga memberi perlindungan kepada masyarakat,” papar Mahfud dalam pidatonya, usai diresmikan sebagai cawapres Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jakarta, Rabu (18/10/2024).

Baca juga : Masyarakat Aceh Dukung Pelestarian Lingkungan, Langkah Menuju Keberlanjutan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, dalam pembangunan politik, Indonesia menganut demokrasi. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Dan dalam implementasinya, demokrasi membutuhkan nomokrasi. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Sedangkan nomokrasi, adalah kedaulatan hukum.

Kata Mahfud, demokrasi tanpa nomokrasi, akan memunculkan anarkisme. Kesewenang-wenangan. Sehingga, keduanya harus berjalan seiring dan seimbang.

“Demokrasi menghargai perbedaan, dan perbedaan itu adalah fitrah, ciptaan Tuhan. Perbedaan di antara manusia, baik ras suku ataupun agama, itu karena diciptakan dan dikehendaki oleh Tuhan,” ucap Mahfud.

Baca juga : Pertanyakan Penangkapan KPK, Kuasa Hukum: Saya Pastikan SYL Tak Akan Kabur

Dia pun lantas mengutip Al Quran Surat Al Maidah ayat 48 yang berbunyi “..walau sya Allahu laja'alakum ummataw waḥidataw wa lakil liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul-khairat..,” . Artinya, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.

Mahfud menekankan, Indonesia yang beragam, membutuhkan toleransi dan akseptasi. Akseptasi ini dapat dimaknai semua anak bangsa bisa bergabung dan bekerja sama, dengan tetap dalam keyakinannya masing-masing.

"Kita semua bertemu dalam prinsip kalimatun sawa’ yaitu memperjuangkan sesuatu yang sama di antara perbedaan. Tidak perlu menajamkan perbedaan di antara kita, yang sejatinya memang tidak bisa disatukan dalam semua hal," ucap Mahfud.

Baca juga : Jokowi: Kalau Setiap Pemilu Saling Benci, Kapan Indonesia Jadi Bangsa Besar?

"Yang sama atau kalimatun sawa' yang pasti dietujui oleh setiap orang, apa pun ras dan kelompoknya adalah keadilan. Pasti disetujui apa pun, apa pun agamanya, orang pasti setuju pada penegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap masyarakat lemah, serta perlindungan dan rasa kasih sayang kepada wong cilik,” tandas pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura, 13 Mei 1957.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.