Pemerintah Belum Satu Suara

RM.id  Rakyat Merdeka - Kehadiran etnis Rohingya ke Aceh mulai menjadi persoalan. Ada usulan, agar para pengungsi yang jumlahnya sudah seribu lebih itu diisolasi ke pulau khusus. Sayangnya, soal pulau khusus ini, pemerintah belum satu suara.

Sejak 14 November, sudah ada tujuh gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh. Terakhir, terjadi Sabtu (2/12) dan Minggu (3/12). Jika ditotal, terdapat sekitar 1.287 para pengungsi yang masuk lewat Pidie, Bireuen, Aceh Timur, dan Sabang.

Kedatangan warga asal Myanmar yang berbondong-bondong itu membuat warga lokal kewalahan. Para penduduk lokal keberatan jika pengungsi yang jumlahnya ribuan orang itu di tampung di daerahnya. Sejumlah insiden pengusiran pun terjadi di beberapa daerah dari penduduk lokal terhadap Rohingnya.

Menanggapi kejadian ini, Presiden Joko Widodo memperoleh laporan, adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait derasnya pengungsi Rohingnya yang masuk ke Indonesia, terutama di Tanah Rencong. “Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO,” ancamnya.

Saat ini, Pemerintah hanya akan memberikan bantuan sementara bagi pengungsi Rohingnya. Dalam memberikan bantuan itu, Jokowi menegaskan bila Pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah pengungsi Rohingya ini.

Baca juga : Ada Kursi Kosong di Pemerintahan

Menkopolhukam Mahfud MD juga mencium aroma TPPO berdasarkan hasil rapat yang dipimpinnya. “Memang ada pihak internal kita yang menjadi bagian atau jaringan TPPO. Sehingga memang mereka dikirim untuk dijual seberapa, nanti dikirim lagi. Itu ada sindikatnya,” ungkapnya di Bandung, Sabtu (9/12/2023).

Persoalan hukumnya, telah ditangani kepolisian, mengingat Ketua Satgasnya adalah Kapolri. Adapun persoalan sosial politiknya, akan diurus Pemerintah. Yang terpenting, soal pengungsi Rohingnya ini, Pemerintah mengedepankan rasa kemanusiaan. “Orang sudah keluar karena diusir oleh negara yang sendiri. Malaysia tidak mau nerima, Australia tidak mau nerima, yang lain-lain nggak mau nerima. Lalu dihalau ke perairan Indonesia, karena tahu Indonesia punya sifat kemanusiaan,” tutur Mahfud.

Ia menyampaikan pihaknya sedang memperhitungkan sisi kemanusiaan. Dia meminta semua pihak untuk sabar. Mengingat, masyarakat lokal baik di Aceh, Riau, dan Sumatera Utara mulai memprotes Pemerintah.

Akan disediakan pulau khusus? Cawapres nomor urut 03 ini menegaskan, sampai saat ini belum ada rencana pemberian pulau untuk para pengungsi Rohingnya. Karena, Pemerintah belum satu suara jika pengungsi Rohingya diungsikan di satu pulau.

“Ada yang nggak setuju kalau Pulau Galang seperti masalah Vietnam dulu. Ya karena begitu itu selesai penyelesaian administratifnya untuk memulai kembali, Pulau Galang itu baru waktu 17 tahun. Kita belum memikirkan satu pulau. Tetapi kita tetap akan memberikan tempat penampungan sementara,” tuturnya.

Baca juga : DPR-Pemerintah: Pertambangan Di Pulau Kecil Tidak Dilarang

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuka peluang kemungkinan menampung pengungsi Rohingnya di Pulau Galang, Provinsi Kepuluan Riau. “Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira Pemerintah harus mengambil langkah-langkah solutif,” katanya.

Baginya, penolakan dari warga Aceh merupakan persoalan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar-pemangku kepentingan. “Pengungsi Rohingya, bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan. Harus kita tanggulangi,” tegas Ma’ruf.

Atas dasar itu, pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Namun sebelum ditampung, Pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat.

Ma’ruf mengatakan, persoalan serupa juga dihadapi oleh negara-negara di Eropa seperti Yunani. Sehingga memang seyogianya ada pembahasan bersama di tingkat internasional, khususnya dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

“Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB. Ini harus dilakukan pembahasan bersama,” imbuh mantan ketua MUI ini.

Baca juga : Pemerintah Dinilai Takut Suara Rakyat

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mendorong langkah konkret Pemerintah untuk menangani isu terkait pengungsi dari Rohingya. Dirinya mendorong kerja sama dengan pihak internasional dalam menangani masalah sensitif tersebut seperti UNHCR. “Pemerintah pusat segera berkomunikasi dengan UNHCR terkait nasib pengungsi. Jangan pengungsi Rohingya hanya diurus sekelas Pemerintah Kota,” pinta Martin.

Di dunia maya, warganet juga terbelah soal menyikapi suku Rohingnya ini. “Usir aja ngapain ngasih ngasih pulau!” pinta @seblakceker21. “Orang Indonesia aja belum tentu punya tanah. Ini orang bangsa mana mau di kasih tanah cuma-cuma. Suruh minta tanah ke negaranya sendiri,” timpal @phue_. “Tolong Pulangkan mereka saja, masih banyak hal yang perlu dibenahi di dalam negeri Ini. Tolong Pulangkan mereka,” ujar @DayatiIroh.

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu 10/12/2023 dengan judul Soal Pulau Khusus Buat Pengungsi Rohingya, Pemerintah Belum Satu Suara

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.