Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Turun Rp 11.000, Harga Emas Dibanderol Rp 1.343.000 Per Gram
- Akhir Pekan, Rupiah Melemah Ke Rp 15.985 Per Dolar AS
- Indra Karya Jempolin Manfaat Bendungan Multifungsi Ameroro Di Sulteng
- Pertamina EP Pertahankan Kinerja Positif Keuangan Tahun Buku 2023
- PGN Saka Kantongi Perpanjangan Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas
Sebelumnya
Kedua, adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Ketiga, proses pemilu yang netral, transparan, jujur adil. "Dan kalau kita saksikan dua ini mengalami problem, kita saksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita," tutur Anies.
Apa yang disampaikan Anies kurang lebih mirip dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis BPS. Pada periode 2014-2022, indeks demokrasi Indonesia mengalami pasang surut. Pada 2014, level IDI mencapai 73,04 dan mengalami penurunan di 2015 menjadi 72,82.
Kemudian, penurunan kembali terjadi di 2016 di level 70,09. Namun setelah itu tren IDI mengalami peningkatan meski pada 2020 sempat mengalami penurunan di level 73,66 setelah di tahun sebelumnya menyentuh 74,92. Setelah itu, tren IDI mengalami peningkatan signifikan seperti di 2022 yang menyentuh skor 80,41.
Baca juga : Madura Jadi Ujian Berat Bagi PKS
Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi menilai, jika melihat indeks demokrasi dari BPS artinya pernyataan Anies mengada-ada. "Demokrasi kita sudah on the track. Dan itu mutlak dibutuhkan bangsa ini," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin), Hamdan Zoelva mengatakan, jika Amin menang pihaknya akan membuka keran kebebasan berbicara. Pihaknya akan membebaskan partai politik (parpol) pengusung untuk memberikan kritik.
“Karena, kritik itu adalah bagian dari dinamika kehidupan negara. Tanpa ada kritik, pemerintah menganggap dia selalu benar,” kata Hamdan.
Baca juga : Airlangga Ajak Emiten Terapkan Ekonomi Hijau
Menurut dia, saat ini parpol pengusung Jokowi cenderung memilih bungkam untuk mengkritik pemerintah. Padahal, kritik itu merupakan indikator bahwa sistem demokrasi berjalan dengan baik.
Sementara itu, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Usman Hamid mengatakan, demokrasi Indonesia memang sedang mengalami kemunduran, karena ekspresi publik mengalami pengekangan. Ia lalu mencontohkan kasus Butet Kartaredjasa.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu 16/12/2023 dengan judul Dicaci Maki, Direndahkan, Jokowi Merasa Biasa Saja
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya