Pengurusnya Jadi Tim Sukses, PBNU Banyak Keluarkan Surat Cuti

RM.id  Rakyat Merdeka - Daftar kader dan pengurus PBNU yang teribat dalam Pilpres 2024 sebagai Timses terus bertambah. Akibatnya, PBNU terpaksa mengeluarkan banyak surat cuti. Ini dilakukan demi menjaga netralitas NU di Pilpres 2024. 

Sejauh ini, sudah banyak surat yang diteken Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya selama pelaksanaan Pilpres 2024. Isinya, ada yang berupa surat cuti maupun SK pemecatan. 

Untuk SK pemberhentian ditujukan kepada Kiai Marzuki sebagai Ketua PWNU Jawa Timur. Meskipun diklaim cuma urusan organisasi, banyak yang mengkaitkan dengan sepak terjang Kiai Marzuki terkait dukung-mendukung di Pilpres 2024. 

Selain soal pemecatan, PBNU juga mengeluarkan surat cuti kepada pengurusnya. Siapa saja? Pertama surag cuti terhadap pengurus PBNU Kiai Savic Ali. Keputusan itu dilakukan, setelah Kiai Savic Ali bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain Savic Ali, ada beberapa nama beken yang diketahui gabung dalam Timses Paslon. Mulai dari Nusron Wahid,  Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa, Ketua Umum PP Pergunu Asep Saifuddin Chalim hingga Sekretaris PP Muslimat NU Arifah Choiri Fauzi.

Baca juga : Pantun Prabowo di Medan: Tak Perlu Banyak Kata, Prabowo-Gibran Kerja Nyata

Putri Gus Dur, Yenny Wahid yang berstatus sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU diketahui juga masuk dalam Timses. Yenny saat ini menjabat sebagai Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. 

Teranyar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ketua Umum PP Muslimat NU menegaskan dukungan politiknya untuk pasangan Prabowo-Gibran sepulang ibadah umrah, di Bandara Internasional Juanda Surabaya.

Menanggapi keputusan Khofifah itu, Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur memastikan Khofifah akan cuti dari kepengurusan PBNU sesuai dengan aturan organisasi. Ia menjelaskan, aturan cuti itu berlaku secara umum kepada semua pengurus yang terlibat dalam tim ketiga paslon dalam Pilpres 2024.

Gus Fahrur menyampaikan, memang tak semua pengurus mengajukan surat cuti.

"Jadi semua pengurus (yang jadi timses) otomatis cuti. Kalau ada yang tidak mengajukan cuti ya akan dicutikan," ujar Gus Fahrur saat dihubungi, Sabtu (13/1/2024). 

Baca juga : Budi Arie Kerahkan Satker

Menurut dia, aturan akan ditegakkan agar organisasi betul-betul netral. "Ini rumah besar untuk semuanya," lanjutnya.

Meski demikian, pengasuh ponpes Bululawang Malang ini mengaku belum mengetahui status kepengurusan terkini Khofifah. Gus Fahrur menyebut proses pengajuan cuti itu merupakan kewenangan bidang kesekjenan PBNU.

Sementara itu, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyebut Khofifah memang belum secara resmi mengajukan. Namun, deklarasi dukungan yang disampaikan Khofifah terhadap Prabowo-Gibran dianggap sebagai "izin lisan" yang membuatnya otomatis akan dianggap cuti sesuai aturan organisasi.

Gus Ipul menambahkan, PBNU akan menerbitkan SK berkaitan dengan nama-nama pengurus yang mengajukan cuti maupun dianggap cuti karena bergabung sebagai tim sukses. "Semua pengumuman (deklarasi bergabung dengan tim sukses tertentu) yang disampaikan itu semacam izin lisan cuti," tegas Ipul.

Sebelumnya, Gus Yahya menegaskan lembaganya bersikap netral dalam Pilpres 2024. Sikap itu konsisten sejak organisasi ini dibentuk pada 1926.

Baca juga : Kemenperin Turunkan Tim Penanganan Kecelakaan Kerja Di Pabrik Nikel Morowali

Gus Yahya menyampaikan pada prinsipnya NU merestui segala hal yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa, termasuk soal pemilu. Namun, NU bukan partai politik sehingga tidak dalam posisi mendukung pihak-pihak tertentu.

Ia pun menyampaikan, tidak ada larangan bagi seluruh warga NU untuk menentukan pilihan atau dukungannya di Pilpres 2024. Asalkan, tidak membawa-bawa lembaga.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan, selama ini memang banyak kader NU yang aktif berpolitik. Meskipun secara perorangan, berpolitik memang tidak ada larangan bagi kader. Meskipun secara kelembagaan, NU adalah organisasi otonom yang tidak terikat dengan urusan politik.

“Kalau Muhammadiyah setiap Pilpres relatif lebih soft, meski basis konstituen Muhammadiyah sudah terbaca afiliasi politiknya baik partai atau Capres,” singkatnya saat dikontak Rakyat Merdeka, semalam.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.