Eltinus Omaleng Masih Berkantor Pasca Vonis MA, KPK Diminta Segera Eksekusi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan mengkritik lambatnya eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap perkara Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Diketahui, Eltinus Omaleng merupakan terdakwa kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, di Kabupaten Mimika.

Di tingkat kasasi, MA menghukum Eltinus Omaleng dipidana selama dua tahun penjara dalam putusan yang digelar pada Rabu, 24 April 2024.

Baca juga : Status Gunung Ruang Kembali Awas! Warga Di Radius 6 Km Diminta Segera Dievakuasi

“Dengan belum dilakukan eksekusi oleh KPK, akan adanya kesan tebang pilih dalam penegakan hukum di masyarakat, termasuk munculnya anggapan menurunnya profesionalisme lembaga antirasuah tersebut,” Jimmy dalam keterangan tertulis, Kamis (16/5/2024).

Jimmy juga menyayangkan lambatnya eksekusi putusan MA oleh KPK. Terlebih, Eltinus Omaleng tetap berkantor dan menjalankan aktivitasnya sebagai Bupati Mimika pasca putusan MA.

Selain itu, belum adanya eksekusi putusan MA dinilai berpotensi memunculkan tindakan penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang dari Bupati yang seharusnya telah kehilangan legalitas sebagai kepala daerah.

Baca juga : Amankan Pasokan Minyak

“Sebab, dengan adanya putusan MA, maka saat itu juga aktivitasnya sebagai Bupati otomatis harus terhenti, jika dipaksakan selain tindakan atau keputusannya tidak sah, beban anggaran yang dikeluarkan APBD akibat keputusan Bupati, akan menjadi persoalan hukum tersendiri nantinya," kata Jimmy.

Tidak hanya KPK, Dosen Universitas Udayana ini pun menyayangkan sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tidak menonaktifkan Bupati pasca putusan tersebut.

Menurut Jimmy, Kemendagri seharusnya telah memberhentikan Bupati Mimika serta melakukan pengisian terhadap jabatan Bupati Mimika yang ditinggalkan tersebut.

Baca juga : Kejagung Resmi Terapkan Pasal TPPU Ke Suami Sandra Dewi

Apalagi, dalam konstruksi UU Pemerintahan Daerah maupun UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menghendaki agar tidak terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah.

“Sehingga ketika ada Bupati yang divonis dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harus diberhentikan segera dan diganti oleh Wakil Bupati, karena menyangkut penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang tidak boleh berhenti, terlebih aktivitas pelayanan publik,” tandas Jimmy.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.