Dark/Light Mode

Presiden Lapor Kasus, Tapi Tak Kunjung Diungkap? Ini Kata KPK

Selasa, 12 November 2019 12:17 WIB
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (Foto: Tedy Kroen/RM)
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif (Foto: Tedy Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, kasusnya tak kunjung diungkap.

Soal ini, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku belum tahu, kasus apa yang dimaksud Mahfud.

Tapi Syarif bilang, sejauh ini memang ada dua kasus yang menjadi concern alias perhatian Presiden Jokowi. Keduanya adalah kasus korupsi pembelian helikopter Augusta-Westland (AW)-101 dan kasus korupsi perdagangan minyak mentah oleh PT Pertamina Energy Services (PES)/Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Baca juga : Lapor Jokowi, Ini Yang Dipamerkan KPU

"Itu sudah kami tangani. Meskipun butuh waktu karena kompleksitas perkara dan perolehan buktinya," ujar Syarif kepada wartawan, Selasa (12/11).

Dalam kasus korupsi pembelian Heli AW-101, Syarif bilang, KPK sedang menunggu hasil audit kerugian keuangan negara yang sedang dihitung BPK.

Dia menekankan, penanganan kasus ini perlu kerja sama yang kuat antara KPK dan POM TNI. KPK menangani satu orang pihak swasta. Sedangkan POM TNI, menangani tersangka dengan latar belakang militer. Jadi, lanjutnya, kasus ini sangat tergantung pada keterbukaan dan kesungguhan TNI.

Baca juga : Presiden Bolivia Mundur di Tengah Protes Sengketa Pemilu

"Khusus untuk kasus ini, kami mengharapkan dukungan penuh Presiden dan Menko Polhukam, karena kasusnya sebenarnya tidak susah kalau ada kemauan dari TNI dan BPK," tegasnya.

Sementara dalam kasus Petral, KPK membutuhkan penelusuran bukti lintas negara. Sehingga, perlu kerja sama internasional yang kuat.

"Perlu disampaikan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara, yakni Indonesia, Thailand, UEA, Singapura, dan British Virgin Island. Dan sayangnya, sejauh ini, hanya dua negara yang mau membantu. Dua negara lain kurang mooperatif," urai Syarif, menjelaskan kendala pengusutan kasus ini.

Baca juga : Dipastikan Cerai Dari Garuda, Semoga Tak Ada Penumpang Sriwijaya Yang Dirugikan

Kesulitan lainnya, kasus ini melibatkan sejumlah ‘perusahaan cangkang’ di beberapa negara safe haven seperti British Virgin Island. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.