Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Dapat Lampu Hijau dari Dewan Pengawas

KPK Jadi Geledah Markas Banteng

Sabtu, 11 Januari 2020 07:59 WIB
Suasana kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Menteng Jakarta, Kamis (9/1). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)
Suasana kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Menteng Jakarta, Kamis (9/1). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pengawas KPK yang diketuai Tumpak Hatorangan Panggabean memberi “lampu hijau” kepada Komisioner KPK yang dipimpin Firli Bahuri untuk menggeledah sejumlah tempat yang terkait kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Namun, KPK belum mau membocorkan tempat mana saja yang akan digeledah. Sebelumnya, penyidik KPK akan memasang KPK line di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Nah, setelah kantongi izin dari Dewas, apakah KPK akan langsung menggeledah markas “banteng”?

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, tim penyidik sudah langsung bekerja pada Kamis (8/1) malam. “Saat ini izin dari Dewas untuk melakukan beberapa kegiatan di beberapa tempat sudah kami terima,” ujar Ali di Gedung KPK, kemarin.

Meski begitu, Ali belum dapat memberikan informasi di mana saja penggeledahan dilakukan. Yang dia ungkap, baru penggeledahan terkait kasus suap proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. “Giat penggeledahan perkara Sidoarjo, hari Jumat 10 Januari 2020, penggeledahan di tiga lokasi,” tutur Ali.

Baca juga : Ditanya Kasus Jiwasraya, Dewas KPK Puasa NgomongĀ 

Sehari sebelumnya, tim penyelidik komisi antirasuah sudah datang ke sejumlah tempat untuk melakukan penyegelan dan pemasangan KPK line. Di antaranya, ruang kantor dan rumah dinas Wahyu Setiawan.

Tim juga bergerak ke kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Namun mereka tak diizinkan melakukan kegiatan pemasangan KPK line.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, pihak keamanan DPP PDIP menghubungi atasannya. Karena terlalu lama, tim lidik KPK akhirnya ke tempat lain.

“Teman-teman ini harus berbagi untuk mencari... menempatkan KPK Line di tempat objek-objek yang lain sehingga kemudian ini ditinggalkan,” tutur Lili.

Kemarin, suasana kantor partai banteng moncong putih tampak sepi. Lengang. Pagarnya masih dalam kondisi tergembok. Beberapa petugas keamanan tampak berjaga di pintu gerbang. Alasan digemboknya gerbang adalah lantaran tak ada kegiatan. Semua kader tengah mengikuti Rakernas di Ji Expo, Kemayoran, Jakpus.

Baca juga : Pegawai KPK Diistimewakan

Sejumlah aparat kepolisian beberapa kali tampak bolak-balik. Kata penjaga keamanan, para anggota korps baju cokelat cuma numpang apel saja.

Sebelumnya, Kapolsek Metro Menteng Kompol Guntur Muhammad Thariq menyebut, penyelidik KPK dilarang masuk karena kurangnya persyaratan administrasi terkait penggeledahan tersebut, hingga berujung keributan dengan petugas keamanan di gedung itu.

“Memang ada beberapa orang yang ingin masuk ke dalam, namun memang karena tak lengkap administrasinya, makanya tak bisa,” tuturnya.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya tidak pernah melarang KPK untuk datang ke kantor mereka. “Kami tidak melarang bahkan kami pernah mengundang, beberapa kali kami mengundang KPK untuk datang ke kantor partai,” ujarnya di Ji Expo, kemarin.

Namun, dia mengingatkan, proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan jika tidak sesuai dengan mekanisme hukum itu sendiri. “Karena itulah wajar ketika dari para sekretariat kami dan kemudian yang punya otoritas untuk itu menanyakan tentang surat,” tuturnya.

Baca juga : Istana: Dewan Pengawas KPK Bisa Langsung Bekerja

Kalau hal-hal itu di penuhi, PDIP akan membiarkan KPK melakukan penyegelan dan penggeledahan di sana.

Hasto menegaskan, PDIP berdasarkan arahan Ketum Megawati Soekarnoputri menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum terhadap KPK. “Tanpa intervensi,” imbuhnya.

Terpisah, Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta PDIP untuk mendukung dan bersikap kooperatif terhadap segala langkah hukum projusticia yang dilakukan oleh KPK.

Peneliti ICW Donal Fariz meyakini, ada peran pengurus PDIP dalam kasus tukar guling PAW ini. “ICW mendorong KPK untuk menggali adakah oknum PDIP yang berperan atau terlibat dalam proses PAW tersebut yang berujung terjadinya praktik suap,” tegasnya. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.