Ungkit Lagi Menag Bukan NU, Kiai Said Masih Mutung

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi, hampir jalan tiga bulan. Namun, Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj terlihat masih mutung karena kursi Menteri Agama tak diberikan ke NU.

Kiai Said kembali mengungkit-ungkit persoalan itu saat memberi sambutan di acara Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK) di kantor Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jakarta, kemarin. Di organisasi ini, Kiai Said didapuk sebagai ketua.

Kiai Said mengungkit soal kursi menteri agama hanya selewat. Ada banyak topik yang disampaikan Kiai Said dalam acara itu. Mulai dari banjir Jakarta sampai memanasnya hubungan Amerika dan Iran. Mulai dari deradikalisasi sampai kasus suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan. Di semua isu itu, Kiai Said melontarkan kritik pedas dan keras.

Di awal sambutannya, Kiai Said membahas soal pentingnya ormas menjaga persatuan dan kesatuan. Juga menjaga solidaritas, toleransi, tolong menolong dan gotong royong. Dia menegaskan, LPOK dibentuk bukan untuk kepentingan politik, melainkan untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat melalui persaudaraan antar pemeluk agama.

Baca juga : Dijenguk Menpora, Kaki Evan Dimas Masih Bengkak

“Saya tidak ada kepentingan politik sama sekali, tidak ada, saya sudah 67 tahun, sebentar lagi selesai,” kata Kiai Said.

Nah, di tengah sambutannya, Said menyinggung, menteri agama yang diduduki oleh pensiunan tentara Fachrul Razi, bukan berlatar belakang dari ormas, khususnya NU. Padahal, kata dia, sejak zaman Soekarno dan pascareformasi, posisi Menag selalu ditempati kader NU.

“Sejak dulu Kementerian Agama selalu dari NU, hanya sejak zaman Pak Harto berubah. Termasuk pasca-reformasi (Menag) selalu dari NU. Nah, sekarang apa Menagnya dari NU?” kata Said.

Meski bukan dari NU, ia bersyukur Indonesia tetap mempertahankan Kementerian Agama (Kemenag) dalam nomenklatur kabinet. Kemenag menjadi manifesto bahwa negara ini berlandaskan Pancasila dan agama.

Baca juga : Depo Bangunan Buka Gerai di Bandar Lampung

Kekecewaan NU terhadap kursi Menag ini pernah dilontarkan akhir Oktober lalu atau tak lama setelah Presiden Jokowi mengumumkan jajaran kabinet barunya. Ketua PBNU Robikin Emhas mengaku, mendapat banyak pertanyaan dari para kiai di daerah terkait menteri agama yang bukan dari NU. Selain bertanya, tak sedikiti kiai yang kecewa dan protes.

Kenapa protes? Menurut dia, para kiai itu sangat paham posisi Kemenag dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Mestinya yang dipilih adalah yang paham betul agama. Namun kenapa yang dipilih adalah Fachrul, kata Robikin, saat itu.

Sejak saat itu, PBNU terkesan beroposisi terhadap pemerintah. Terasa dari berbagai komentar yang dilontarkan para pengurusnya. Teranyar dan yang masih hangat di media sosial, NU tidak akan mengundang unsur pemerintah dalah acara Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) yang akan berlangsung 18-19 Maret 2020 di PP Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

PBNU memutuskan tidak membuat dan menyebar proposal, baik ke instansi pemerintah, BUMN maupun kalangan swasta. PBNU tidak akan mengundang pejabat pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan tersebut merupakan hasil rapat perdana panitia Munas dan Konbes di Jakarta, pertengahan pekan kemarin.

Baca juga : Lampaui Target Medali, Menpora Banggakan Atlet Junior Di Sea Games 2019

KH Solachul A’am Wahib, cucu salah satu pendiri NU, menilai sikap mandiri NU itu hal yang bagus. Tapi, jangan terpaksa mandiri karena sakit hati. Menurut dia, sikap kritis PBNU terhadap pemerintah akhir-akhir ini, kelihatan ganjil dan aneh. Saking kritisnya, semua ditanggapi.

“PBNU memang harus kritis kepada penguasa. Tetapi, jangan sampai sikap kritis ini, menjadi bagian dari upaya menekan pemerintah. NU jangan dipakai untuk menekan atau menakut-nakuti pemerintah,” jelasnya.

Masih menurut Gus A’am, pengurus NU harusnya menyadari, bahwa, warga nahdliyin yang berada di level paling bawah, mengerti, apa yang sedang terjadi. Pengurus PBNU kecewa berat dengan pemerintah karena tidak dapat jatah kursi. Akhirnya, yang dulu membela, sekarang menyerang.

Walhasil, semua ditanggapi, dari soal China di Natuna, penanganan banjir Jakarta yang katanya tumpang tindih, kenaikan iuran BPJS yang mencekik sampai masalah Iran lawan Amerika pun disuarakan. "Pokoknya, bagi PBNU sekarang, pemerintah salah terus,” jelas Gus A’am. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.