Menkeu Klaim Anggaran Aman Jika Dilockdown

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menghentikan berbagai kegiatan perkantoran dan membatasi operasi angkutan umum, meski pemerintah sudah memutuskan tidak ada lockdown. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, dari sisi anggaran pihaknya selalu siap mendukung berbagai kemungkinan, termasuk lockdown. 

Saat ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk penanganan COVID-19. 

“Tentunya kita punya persiapan, kalau diputuskan suatu daerah perlu di isolasi. Kita pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting-nya bahkan sampai masalah di desa,” kata Sri Mulyani. 

Baca juga : Korban Terus Bertambah, MUI Imbau Umat Islam Laksanakan Shalat Ghaib

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga sudah menyiapkan tempat yang bisa dipakai untuk menampung, apabila terdapat desa atau tempat yang permukimannya cukup padat. 

“Tujuannya, supaya kalau ada yang sampai suspect, dia tidak menyebarkan di daerahnya,” jelas Ani, sapaan akrabnya. 

Bendahara negara itu juga memastikan seluruh posibilitas saat ini akan mendukung apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan dalam penanganan COVID19 di Indonesia. 

Artinya, bukan hanya siap dalam sisi anggaran saja, tapi juga dalam melihat kesiapan resources atau sumber daya manusianya. 

Baca juga : Catat Ya, Kemendag Klaim Pangan Aman Sampai Lebaran

“Kalau memang ada isolated, kita harus siapkan kebutuhan mereka supaya tetap terpenuhi. Ini yang menjadi pusat perhatian dari gugus tugas tapi juga bersama pemerintah daerah,” tuturnya. 

Namun begitu, diakuinya kalau pemerintah masih memutar otak untuk kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown. 

“Kita terus mendukung jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya, bukan uang tapi SDM untuk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhna pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas,” ujar dia. 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi saat ini lebih memilih menyiapkan pusat penampungan atau karantina ketimbang memutuskan kebjakan penguncian wilayah atau lockdown untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. 

Baca juga : PLN Imbau Pelanggan Gunakan Pembayaran Online

“Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown,” kata Jokowi. 

Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. 

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID19 Wiku Adisasmito mengatakan, keputusan lockdown, atau isolasi total dalam penanganan wabah virus corona belum diambil karena bisa berbahaya terhadap perekonomian. 

“Karena dengan lockdown orang di rumah semua, aktivitas ekonomi sulit. Dan secara ekonomi berbahaya. Belum lagi implikasi sosial dan keamanan. Maka dari itu kebijakan itu belum bisa diambil pada saat ini,” ujar Wiku. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.