Warga Berduyun-duyun Hijrah Ke Calon Ibu Kota Negara Yang Baru

RM.id  Rakyat Merdeka - Arus urbanisasi ke calon Ibu Kota Negara yang baru terus mengalir. Banyak warga dari daerah lain yang mengurus surat pindah ke wilayah tersebut.

Jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim) makin bertambah, setelah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru. Makin hari, makin banyak warga daerah lain yang mengurus surat pindah ke wilayah tersebut.

Gelombang perpindahan penduduk ini bahkan tambah besar usai Lebaran tahun ini. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kaltim Suyanto mengungkapkan, fenomena kedatangan penduduk baru sudah terjadi sejak 2019.

Baca juga : Sudah Dikaji Sejak 2017, Pemindahan Ibu Kota Negara Bukan Ujug-ujug

Rata-rata jumlah penduduk baru yang datang mengurus surat pindah masuk ke Kabupaten PPU, mencapai 50 orang per hari. “Mayoritas masyarakat yang mengurus surat pindah berasal dari Sulawesi dan Jawa,” ucap Suyanto, Senin (1/6).

Banyaknya warga yang ingin pindah ke calon ibu kota disorot warganet. Netizen mendukung arus urbanisasi untuk menciptakan wajah baru Indonesia. “Mulai berduyun duyun warga pindah domisili ke PPU, calon #IKN,” ujar Solid Borneo.

“Gue baru 10 bulan di Kalimantan Timur. Sebelumnya aku dari Medan, ngerantau di Tenggarong, Kutai Kartanegara calon ibu kota negara yang baru,” sahut Ucok.

Baca juga : Kajian Lingkungan Hidup Strategis Calon Ibu Kota Baru Kelar November Besok

Pandu Semesta 24 memprediksi, kaum pendatang akan menciptakan wajah ibu kota negara. Arus urbanisasi ke Penajam Paser Utara akan terus menggeliat seiring rencana pembangunan ibu kota baru negara di daerah tersebut.

“Inilah nanti yang akan menciptakan wajah baru Indonesia sebagai calon kota besar, pusat pemerintahan sekaligus pusat politik sekaligus pusat bisnis baru pada 2027,” katanya.

Tukang Ulo menduga, banyaknya warga yang pindah ke calon ibu kota baru karena ingin memborong tanah. “Yang pastinya mulai banyak metak-metakin tanah,” tudingnya.

Baca juga : KPK Ikut Pindah dan Pelototi Anggaran Pemindahan Ibu Kota Negara

Ricky Kurniawan ikut menimpali. Dia meminta pemerintah pusat membuat aturan yang melindungi warga asli calon ibu kota. Di antaranya, pemerintah tidak boleh menggusur masyarakat asli Penajam Paser Utara.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.