Sudah 7 Presiden, Jengkel Juga, Saya...

RM.id  Rakyat Merdeka - "Sudah, Pak Agus, jangan marah-marah. Ngopi dulu...," canda Pemimpin Umum Rakyat Merdeka Ratna Susilowati ke pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Ratna lalu nyeruput kopi dicangkirnya. "Ha-ha-ha... Mari kita ngopi," jawab Agus, sambil tertawa. 

Itulah dialog awal acara “Ngopi Pagi” virtual Rakyat Merdeka via Zoom yang disiarkan langsung di Facebook dan Youtube Rakyat Merdeka, kemarin. Acara ini mengupas headline halaman utama Rakyat Merdeka yang berjudul “Mensos Ngaku Tak Bisa Kerja Sendirian: Konglomerat, Ayo Bantu Orang Miskin”.

Agus jadi narasumber acara itu. Dari Rakyat Merdeka, hadir tiga wartawan seniornya. Selain Ratna, ada juga Kiki Iswara dan Budi Rahman Hakim.

Agus sebelumnya terlihat agak panas ketika membahas perihal data kemiskinan dalam pemberian bansos, yang dianggapnya acak-acakan. Untungnya, kopi berhasil kembali mencairkan suasana. 

Baca juga : Christina Aryani, Bukan Sekadar Pemanis Sidang

Agus ikut menyeruput dan memamerkan cangkir kopinya ke kamera. "Tokk," suara cangkir Agus, ketika diletakkan di meja. "Sudah tujuh presiden. Jengkel juga lah. Masak (masalah data kemiskinan) enggak beres-beres," ucapnya, tapi kali ini sambil senyum.

"Orang miskin terkini, kan jumlahnya bertambah," sahut Kiki, yang menjadi host acara tersebut.

Hal lain yang tidak kalah penting, kata Kiki, adalah perihal data. Contohnya, beberapa waktu lalu, terjadi simpang siur data antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Akibatnya, banyak kekacauan penyaluran dalam bantuan sosial (bansos) di sejumlah daerah. "Bagaimana mekanismenya diatur?" tanya Kiki.

Ditanya demikian, Agus langsung berapi-api. "Sudah tujuh presiden kita tidak punya data khusus untuk orang miskin yang real time," kesalnya.

Baca juga : Juliari P Batubara Bakal Jadi Menteri Sosial

Padahal, kata dia, Presiden Jokowi sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Bappenas ditunjuk untuk mengerjakannya. Sayangnya, sampai saat ini, kerja Bappenas belum juga memperlihatkan hasil.

Dalam pandangan Agus, acak-acakan data ini sangat bahaya. Tidak hanya membuat penyaluran bansos tidak tepat sasaran. Tapi juga bisa menjadi lahan korupsi yang enak. "Karena mudah dimanipulasi," imbuhnya.

Agus punya bukti konkret mengenai acak-acakan data itu. Salah satunya di RW di lingkungannya. Dari 800-an orang miskin, ada yang hanya dijatah 135 paket bansos. Bahkan, 3 minggu yang lalu, angkanya menyusut menjadi 23 paket. 

"Sedangkan tetangga RW kami itu dapatnya 1.600 paket, padahal orangnya enggak segitu. Itu gimana?" herannya.

Baca juga : KSPSI Minta Keamanan Jelang Pelantikan Presiden Diperketat

Agus memandang, untuk menyiapkan data kemiskinan secara real time, tidak sulit-sulit amat. Apalagi sekarang ini, hampir semua orang sudah menggunakan ponsel pintar. Semua daerah punya tenaga IT. Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, update data kemiskinan harusnya bisa dilakukan setiap minggu. Tinggal niat atau tidak saja menjalankannya. 

Harusnya, lanjut Agus, Kepala Bappenas segera mengeksekusi perintah Presiden Jokowi soal Satu Data yang tertuang dalam Perpres 39/2019. Sehingga data kemiskinan tidak simpang-siur seperti sekarang ini. "Masak ada perintah tidak dikerjakan," kesalnya.

Kekesalannya soal data kemiskinan ini bukan hanya ditumpahkan di acara Ngopi Pagi. Agus juga sudah menyampaikan langsung kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. "Pak Monoarfa sudah saya WA juga, data Satu Datanya ini apa kabar?" tandasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.