Dark/Light Mode

Erros Djarot

Devide Et Impera: Islam Vs Nasionalis BK, Kepentingan Siapa?

Selasa, 30 Juni 2020 08:07 WIB
Politisi PDI Perjuangan Erros Djarot. (Foto: Twitter)
Politisi PDI Perjuangan Erros Djarot. (Foto: Twitter)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mengkritisi Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setajam apa pun, pada hakekatnya tidak ada masalah. Menjadi masalah ketika polemik seputar RUU HIP dijadikan sebagai pintu masuk untuk menggelar gerakan politik, oleh kelompok politik tertentu, untuk kepentingan politik tertentu pula.

Sebagai langkah awal, desain politik lebelisasi PDIP sebagai tempat pengembangan faham komunisme, digulirkan. Disusul dengan tuntutan bahwa PDIP layak dibubarkan karena dicitrakan sebagai partai yang berpotensi menghidupkan kembali faham komunisme. PDIP adalah ‘PKI gaya baru’ pun disebar menjadi isu premier gerakan politik mereka.

Baca juga : Perkuat Bisnis, Pertamina Akan Rasionalisasi 25 Anak Usaha

Secara kebetulan, saya ikut mempersiapkan AD/ART saat PDI menjelma menjadi PDIP. Juga saat merumuskan garis-garis besar haluan perjuangan PDIP sebagai kendaraan politik perjuangan rakyat (wong cilik). Atas lebelisasi PDIP pro komunisme dan bahkan neo PKI, membuat saya geleng-geleng kepala dan bertanya; di mana Komunisme-nya?

Maka jelas, upaya memainkan politik devide et impera dengan tujuan memecah belah rakyat ini, mengharap tergiringnya massa rakyat ke arena konflik horisontal yang sangat berbahaya. Padahal kisruh RUU HIP ini bisa jadi timbulnya, hanya karena adanya kesoktahuan beberapa individu fungsionaris partai yang merasa ahli Pancasila, tapi melakukan blunder saat merumuskan pemahamannya terhadap Pancasila ke dalam bentuk Rencana Undang-Undang HIP.

Baca juga : Perkuat Keandalan Energi Nasional, Pertamina Bersinergi dengan BUMN Karya

Tidak ada kaitannya dengan upaya menghidupkan kembali PKI, mensekulerkan negara Indonesia, dan apalagi mengganti Pancasila dengan Ekasila, dan sebagainya.

Di sisi lain, bila ada oknum yang ter indikasi atau diduga keras berafiliasi dengan faham terlarang; dan individu tersebut terlibat dalam proses penyusunan RUU HIP yang menghebohkan, silakan persoalkan individu dimaksud. Jangan kalau ada tikus di lumbung, untuk menangkap sang tikus, lumbungnya yang dibakar!

Baca juga : Sistem Ganjil Genap Kepentingan Siapa?

Kita semua tentunya tau bahwa PDIP sebagai partai, bukan dimiliki oleh oknum dan orang perorang, tapi jutaan massa rakyat. Dan sepengetahuan saya, mereka hampir semuanya anti komunisme 100%!

Secara institusi PDIP yang saya fahami dan saya kenal adalah kumpulan kaum nasionalis Bung Karno (BK) yang anti Komunisme! Jadi, siapa pun yang berkepentingan meng-komuniskan PDIP, perlu dicurigai sebagai agen dari kekuatan luar yang sengaja menebar politik devide et impera.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.