Guru Besar Politik Unpad Usulkan TNI Dan Polri Dapat Anggaran Khusus Corona

RM.id  Rakyat Merdeka - Tidak ada kepastian kapan pandemi corona (Covid-19) akan berakhir. Edukasi dan menjaga kedisiplinan seputar protokol kesehatan harus terus dijalankan.  

Guru Besar Ilmu Politik & Keamanan Universitas Padjajaran (Unpad) Prof Muradi mengatakan, edukasi kepada masyarakat tidak hanya tugas pemerintah.

Mulai dari Polri, TNI bahkan sampai kejaksaan juga berperan mengedukasi tentang adaptasi lingkungan serta adaptasi kebiasaan baru. Sebab, kebingungan publik perihal New Normal masih tinggi. 

Hampir seluruh wilayah sudah memasuki Fase The New Normal. Daerah terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), sebelumnya ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Baca juga : Guru Besar Ilmu Politik Unpad : Publik Belum Paham Apa Itu New Normal

Definisi tepat New Normal itu adalah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Hal ini perlu terus diedukasi ke masyarakat. Publik jangan sampai lengah dengan pandemi di fase new normal.

"Publik menganggap New Normal itu pola kehidupan seperti biasa seperti sebelum pandemi. Ketika diumumkan New Normal, publik sudah cuek malah ada yang tidak pakai masker, berdekatan, ketika ditegur langsung marah, 'ngeyel'. Ini bukan pola AKB kalau yang saya lihat, tapi pola kengeyelan baru. Melihat pemahaman publik yang seperti ini, kerja ekstra perlu dilakukan," ucap Muradi, dalam keterangannya kepada Rakyat Merdeka, Rabu (8/7).

Dibutuhkan sinergitas mendalam antara pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama dalam rangka menstimulasi anggaran untuk Polri dan TNI.

Baca juga : Jalankan Protokol Kesehatan, 1.800 TNI-Polri Dikerahkan di 4 Provinsi

Peran aparat hukum tentu diperlukan saat-saat seperti ini, mereka yang bertugas merekayasa arus lalu lintas dan melakukan penutupan ruas-ruas jalan di kota-kota besar, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan New Normal.

Mereka juga yang mengatur dan  bertanggungjawab manakala protokol kesehatan tidak dipatuhi.

"Saya kira pemerintah perlu menstimulasi anggaran baru pada fase ini dalam rangka menerapkan pola kebiasaan baru yang baik dan benar kepada publik," terangnya.

"Diharapkan dari sini penyebaran mata rantai Covid-19 benar-benar terputus. Tugas Polri dan TNI tidak mudah, mereka punya tanggung jawab atas pengawasan, ketertiban, keamanan, kedisiplinan dan sebagainya. Polri dan TNI perlu dukungan (anggaran) dari pemerintah, sebab kalau memakai anggaran dari internal (Polri-TNI), saya rasa tidak akan cukup dan hasilnya tidak akan maksimal," jelasnya.

Baca juga : Personel TNI Dan Polri Bakal Awasi Mall Di Masa New Normal

Soal penanganan wabah Covid-19 ini memang bukan urusan main-main. Perlu menerapkan kebijakan esktra di era New Normal ini, misalnya kebijakan yang membangkitkan stimulus efek jera yang berujung pidana bagi publik yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Polri dan TNI yang ada dibarisan terdepan, bahkan pihak kejaksaan dilibatkan juga jika kebijakan efek kejut dan jera itu diberlakukan.

"Efek jeranya ditekankan, misalnya jika ada yang melanggar, ya, dipidana, masuk dalam kategori tipiring. Ini jelas akan memberikan efek kejut dan jera. Ini membuat masyarakat akan sangat hati-hati," tukasnya. [D.R]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.