Debat HNW & Budiman Merembet Ke Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Mendekati pemilu, isu dana desa terus digoreng oleh dua kubu: pendukung pemerintah dan pihak oposisi adu kuat. Adu argumen. Saling sindir dan saling klaim.

DI kubu oposisi, diwaliki Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW). HNW mengungkapkan, PDIP yang merupakan pendukung utama pemerintah pernah menolak Undang-Undang Desa. Tetapi, anehnya, kata HNW, sekarang PDIP justru mengklaim dana desa itu produk Presiden Jokowi.

"Dana desa itu berdasarkan UU tentang Desa yang diteken Pak SBY tahun 2014 dan sudah dianggarkan oleh beliau tahun 2015. Itu artinya bahwa dana desa ini ada karena ada UU tentang Desa yang ada sejak zaman Pak SBY," kata Wakil Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Hidayat Nur Wahid, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. 

Pada masa itu, jelas HNW, justru PDIP yang menolak dana desa. “Jadi saya berharap besok Pak Mendagri mengoreksi deh, seperti yang lain. Nggak perlu sungkanlah," saran Hidayat, menanggapi klaim Tjahjo Kumolo yang mengatakan dana desa dari Jokowi.

Tudingan HNW langsung dibantah oleh politisi PDIP, Budiman Sujatmiko. Anggota DPR Komisi VIII ini menegaskan jika PDIP tidak pernah menolak UU Desa. 

Baca juga : Kiai Maruf Nantang Prabowo Bagikan Lahan Ke Rakyat

Bahkan, Budiman mengaku dirinya merupakan salah satu inisiator UU Desa di DPR. UU tersebut, kata Budiman, merupakan gagasan yang sebelumnya dia persiapkan untuk Pileg 2009 hingga akhirnya berhasil masuk ke DPR. 

"Undang-Undang Desa kan gagasan yang saya persiapkan untuk Pileg 2009 di Kab Banyumas. Sejak masuk DPR, saya kawal serius di DPR hingga disetujui di ujung Pemerintah Pak SBY tahun 2014," katanya. 

Budiman mengajak semua partai untuk jujur dan tidak melakukan pembodohan dan penyesatan hanya karena ingin menang pileg atau pilpres. Di PDIP para kader diingatkan untuk menginternalisasi semboyan Satyam Eva Jayate, kebenaran yang berjaya, itu ajaran untuk bertindak jujur dan ksatria agar demokrasi bermartabat.

Debat antara HNW soal dana desa melebar ke warganet. Warganet yang mendukung pemerintah jmemuji PDIP dan menyerang PKS. Begitu sebaliknya.

Sombomomo misalnya, memuji sikap tegas Budiman yang menyerang HNW karena dianggap mengungkapkan data yang tidak benar. “Mantap pak Budiman, PDIP semakin dicintai. Mungkin pernyataan itu dari dampak survei rakyat di desa dukung kerja keras PDIP dan Jokowi selama ini,” ujarnya
Sama, Dody Nalasro juga mendukung PDIP karena membela kepentingan rakyat dengan memperjuangkan dana desa.

Baca juga : Soal Data Pangan, DPR Minta Pemerintah Kompak

“Hajar Budiman, biar nyaho tuh politikus partai sapi. Gak ada kontribusi buat rakyat tapi bicara asal aja, rakyat pasti menang melawan penindasan,” tuturnya.

Frenky Da Costa tidak percaya dengan ucapan Hidayat. “Gak mungkin menolak, wong Budiman sendiri inisiatornya bersama dengan Sudir Santoso dari Parade Nusantara mereka mengusulkan dana desa,” tepisnya.

Lebih dalam lagi, Edo Aryadi mengaku kasihan melihat sikap elite partai politik seperti Hidayat Nur Wahid yang sukanya mengkritik tanpa dasar dan fakta yang kuat. “Kasihan dengan orang-orang seperti HNW, kelihatan alim tapi ucapannya tidak mencerminkan nilai islami. Rasa dengki dipelihara dengan baik,” singgung dia.

Novy Adi Surya menimpali. Menurut dia, sosok Hidayat terlihat seperti orang alim yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tetapi faktanya tidak demikian. “Kelihatan alim tapi iri, dengki menutupi semuanya itu.... Kasihan,” ujar dia.

Netizen yang anti pemerintah tak kalah pedas dalam melontarkan kritikannya, Cipta Panca Laksana? @panca66 tak sungkan menuding jika pemerintahan saat ini memang rajin mengklaim keberhasilan orang lain termasuk dana desa yang digulirkan pada rezim SBY. “Sekarang mereka klaim hasil Jokowi. Memang parah,” sindir dia.

Baca juga : Akhirnya, KPU Dengerin Suara Rakyat

Lebih jelas, KOMANDO PRABOWO!? @FandhuW89 membeberkan jika dana desa pertama kali  diusulkan oleh Prabowo Subianto pada tahun 2013. Lalu, Prabowo meminta SBY alokasikan Dana Desa. Pada saat itu, SBY menyiapkan 9 triliun dana desa. Usulan itu didukung Fraksi Gerindra dan beberapa partai lain. 

“2014, ketok palu dana Desa disahkan, Fraksi PDIP menolak dana desa karena takut digunakan sebagai kendaraan politik SBY. Cuma PDIP yang menolak. Sekarang Jokowi berjasa? Ajaib.”

Menguatkan, Firman Ashad? @firmanashad08 menegaskan jika dana desa ditandatangani oleh SBY sebagai presiden, karena disetujui di rapat paripurna DPR. “Ditolak PDIP sekarang diklaim Jokowi. Betapa dungu dan liciknya kalian,” kritik dia, pedas. [REN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.