Dark/Light Mode

Soal Harga Tiket Pesawat

JK & Luhut Beda Sikap

Selasa, 15 Januari 2019 09:46 WIB
Soal Harga Tiket Pesawat JK & Luhut Beda Sikap

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah tak satu suara soal naiknya harga tiket pesawat. Wapres JK menyatakan, wajar jika harga tiket naik. Sedangkan Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, minta maskapai jangan menaikkan tarif semaunya.

Perbedaan sikap keduanya jadi gunjingan netizen. Seperti diketahui, sejak awal Januari ini, tarif tiket pesawat melambung tinggi. Contohnya, tiket pesawat Batik Air atau Citilink jurusan Banda Aceh-Jakarta. Dari biasanya Rp 1,5 juta, naik dua kali lipat menjadi Rp 3 juta. Tiket dari Jakarta ke Manado juga nggak kalah mahal. Rp 2,2 juta jika menggunakan Lion Air atau Rp 2,5 juga jika terbang dengan Batik Air.

Harga segini beda-beda tipis dengan harga tiket Jakarta-Tokyo, yang hanya dibanderol Rp 1,6 juta. Terang saja, banyak masyarakat yang teriak.

Nah, yang menarik, dua pejabat tinggi negeri ini beda sikap soal harga tiket pesawat. Wapres JK meminta masyarakat memaklumi kenaikan harga tiket. Sebab, menurutnya, perusahaan membeli pesawat dengan patokan kurs dolar AS. Serupa, harga avtur, bahan bakar pesawat, juga mengikuti pergerakan kurs. Namun, penerimaan yang diterima maskapai dari penjualan tiket penerbangan domestik, bentuknya rupiah.

Baca juga : Kereta Bandara Soetta Kini Jadi Sepi Penumpang

"Kalau tarifnya tidak disesuaikan, bisa bangkrut," jelas JK, usai membuka Seminar dan Dialog Nasional yang digelar Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Hotel Sahid Sudirman, Senin (14/1).

Sebaliknya, Luhut justru setuju dengan keputusan turunnya tarif tiket pesawat terbang. Ini demi kepentingan publik. Maskapai tidak boleh seenaknya menaikkan tarif. "Kita bicara kepentingan publik, nggak boleh semau-maunya," kata Luhut saat Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Senin (14/1).

Pemerintah sebagai regulator, kata Luhut, punya kewenangan mengendalikan tarif penerbangan dengan aturan tarif batas atas dan bawah. Dengan demikian, maskapai penerbangan tidak bisa bebas menentukan harga tiket. "Kalau nggak diatur dan diregulasi, ya bubar nanti kita semua," tandasnya.

Terkait hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi panjang dengan semua stakeholder membahas soal ini. Hasilnya, maskapai berjanji akan segera menurunkan tarif tiket pesawat.

Baca juga : INACA: Harga Tiket Pesawat Turun 20-60 Persen

"Indonesia National Air Carriers Association (INACA) memutuskan untuk memberikan toleransi dengan harga yang relatif murah  sama seperti tahun lalu. Tentu kita apresiasi," kata BKS, sapaan akrab Budi Karya.

Saat ini, lanjut BKS, bisnis penerbangan tidak mudah. Banyak maskapai terseok-seok mengelola bisnis penerbangan. Ada dua hal yang sangat membebani maskapai. Yakni, harga avtur dan biaya sewa (leasing) pesawat. Untuk avtur, komponennya 35 sampai 40 persen dari biaya operasi. Sedangkan leasing, porsinya 25 sampai 30 persen dari biaya operasi.

Untuk mengatasi tingginya tarif, kata BKS, satu-satunya jalan adalah dengan mengkaji lebih dalam struktur tarif yang dianggap paling membebani maskapai. Namun demikian, langkah itu dilakukan jangan sampai merugikan maskapai. Dia juga mewanti-wanti potensi terjadi monopoli.

"Kalau maskapai berguguran, maka struktur pasar penerbangan Indonesia berubah menjadi monopoli. Kalau terjadi monopoli, maka semakin tidak ada transparansi lagi mengenai pembentukan tarif pesawat," ujar BKS mengamini pendapat Wapres JK.

Baca juga : Beli Pesawat Jet Harga Rp 219 M

Menanggapi perbedaan JK dan Luhut, netizen di Twitter, mengkritik keduanya. Misalnya akun @ramli_fi yang heran dengan pernyataan JK. "Kalo naiknya cuman Rp 100 sampai Rp 300 ribu sih ngga apa-apa pak, lah ini naiknya Rp 500 sampai Rp 700 ribu, kan kaget kita jadinya," cuitnya serupa @sajakkerinduan.

"Harga naik 10 persen wajar tapi kalau naiknya 120 persen itu sih gak wajar. Kejar setoran buat pilpres ya Jangan-jangan ntar jadi pahlawan turunkan harga," sebut akun ini penuh curiga. Tweeps @ThePeop46 juga tak terima. "Yth Bapak Jusuf Kalla. Anda pro pengusaha atau Rakyat. Kalau pro kepentingan pengusaha yang hanya pikir untung semata lebih baik bapak mundur," cuitnya jengkel. [NOV/FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.