Banyak Pemda Lambat Realisasikan APBD

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengadakan Rakor Pencapaian Target Realisasi APBD 2021 dan pendisiplinan protokol Covid-19 dengan 548 Kepala Daerah.

Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Pusat dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada Senin (10/8).

Pada Rakor yang dilakukan secara virtual itu, Mendagri mengungkapkan, hanya ada lima provinsi yang realisasi belanja daerahnya di atas rata-rata nasional yaitu DKI Jakarta (54,06 persen), Kalimantan Selatan (53,49 persen), Sumatera Barat (51,88 persen), Sulawesi Selatan (50,25 persen) dan Gorontalo (48,81 persen).

Baca juga : Komisi IV DPR: Sektor Pertanian Penyelamat Resesi Ekonomi

Sementara provinsi lainnya masih di bawah rata-rata. Bahkan, ada tiga daerah yang realisasi anggarannya di bawah 10 persen yakni Kabupaten Gunung Kidul (6,63 persen), Kota Sibolga (6,89 persen) dan Kabupaten Natuna (8,13 persen).

"Untuk itu IBSW minta Inspektorat turun tangan untuk memeriksa Pemda yang realisasi anggarannya di bawah 25 persen, ini jauh di bawah rata-rata nasional," kata Nova Andika.

“Untuk tingkat Pemkab (Pemerintah Kabupaten)/Pemko (Pemerintah Kota) dapat diperiksa Inspektorat Provinsi dan untuk Pemprov dapat diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri," ujar Nova.

Baca juga : Duh, Banyak Kepala Daerah Yang Belum Cairkan NPHD

“Informasi yang disampaikan Presiden Jokowi bahwa masih ada APBD Rp170 triliun APBD tersimpan di bank merupakan sinyal mengkhawatirkan. Rakyat harus segera mendapat manfaat dari kucuran dana-dana APBD tersebut," sambungnya.

Adapun daerah daerah yang realisasi APBD di bawah 25 persen dalam catatan Kemendagri adalah Kabupaten Pidie (24,80 persen), Kabupaten Mappi (24,76 persen), Kota Sorong (24,69 persen), Kabupaten Kerinci (24,60 persen), Kabupaten Barito Selatan (24,23 persen), Kabupaten Timor Tengah Selatan (24,01 persen), dan Kabupaten Nagekeo (23,44 persen).

Lalu Kabupaten Sumba Timur (23,39 persen), Kabupaten Yalimo (23,22 persen), Kabupaten Sabu Rajua (23,05 persen), Kabupaten Kupang (22,85 persen), Kabupaten Supiori (22,43 persen), Kabupaten Waropen (22,17 persen) dan Kabupaten Sumba Barat Daya (21,99 persen).

Baca juga : Rakyat Butuh Modal Usaha

Selanjutnya, Kabupaten Maybrat (21,98 persen), Kabupaten Manggarai Timur (21,93 persen), Kabupaten Badung (21,86 persen), Kabupaten Sorong Selatan (21,61 persen), Kabupaten Kapuas (21,60 persen), Kabupaten Jayawijaya (20,84 persen), Kabupaten Mimika (20,83 persen), Kabupaten Konawe (20,16 persen), Kabupaten Pulau Taliabu (19,90 persen), Kabupaten Pegunungan Bintang (19,47 persen), Kabupaten Manokwari (19,37 persen), Kabupaten Tolikara (17,02 persen), Kabupaten Talakar (16,67 persen), Kabupaten Boven Digoel (16,46 persen), Kabupaten Paniai (15,79 persen), Kabupaten Deiyai (15,28 persen) dan Kabupaten Bengkulu Tengah (13,94 persen). [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.