Dark/Light Mode

Di Acara Pencegahan Korupsi

Ketua KPK Pamer Kerja, Jokowi Kasih Ancaman

Kamis, 27 Agustus 2020 06:20 WIB
Presiden Jokowi memberi sambutan secara virtual di acara Pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2020. (Foto: Istimewa)
Presiden Jokowi memberi sambutan secara virtual di acara Pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2020. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2020, kemarin, digunakan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai ajang pamer kinerja.

Di hadapan Presiden Jokowi yang hadir secara virtual, Firli membanggakan hasil kerjanya menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 10,4 triliun. Di acara yang sama, Presiden Jokowi mengeluarkan ancaman kepada aparat hukum yang suka menakut-nakuti eksekutif dan pengusaha.
 
Pembukaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2020 dilaksanakan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Beberapa pejabat hadir secara langsung. Namun, sebagian besar, hadir secara virtual. Termasuk Presiden Jokowi dan Wapres KH Ma’ruf Amin. Acara disiarkan secara langsung di kanal Youtube KPK.
 
Dalam sambutannya, Firli unjuk hasil kerja KPK di masa kepemimpinannya. "Penyelamatan potensi keuangan negara Rp 10,4 triliun," ucap jenderal polisi bintang tiga ini.
 
Angka Rp 10,4 triliun didapat dari perhitungan sejumlah kegiatan di sektor pencegahan. Mulai dari penagihan utang, penertiban aset, hingga penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Berita Terkait : NIK Bantu Cegah Korupsi, KPK Kasih Penghargaan Ke Dukcapil Kemendagri

Firli merinci, dari penagihan utang-piutang diselamatkan sebesar Rp 2,9 triliun. Dari penertiban aset sebesar Rp 845 miliar. Dari sertifikasi aset sebesar Rp 4,2 triliun. Selanjutnya, dari penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar Rp 2,4 triliun.
 
Firli menambahkan, KPK juga melakukan intervensi dalam program monitoring prevention center, yaitu optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pencegahan korupsi. Dari program itu, PAD membaik mencapai Rp 80,9 triliun.
 
Firli sengaja menonjolkan hal ini. Sebab, KPK sekarang melakukan tiga pendekatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Yakni pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan. Dia menyebut, capaian dalam bidang pencegahan itu juga harus diapresiasi.

“Karena sesungguhnya pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan tetapi juga harus dilakukan secara bersama-sama baik itu pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi, maupun penindakan," tuturnya.

Berita Terkait : Siang Ini, Jokowi Resmikan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh

Aksi nasional pencegahan korupsi ini dilaksanakan 54 kementerian/lembaga, 34 provinsi, 508 kabupaten/kota. "Secara nasional, mencapai hasil 58,52 persen kategori baik," beber Firli.
 
Firli juga menyampaikan hasil pencapaian enam program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Yakni utilisasi nomor induk kependudukan mencapai 68,07 persen, e-katalog dan marketplace untuk pengadaan barang/jasa sebesar 61,79 persen, keuangan desa dengan persentase 83,33, penerapan manajemen antisuap 66,75 persen, online single submission dengan pemanfaatan peta digital dalam pelayanan perizinan berusaha 47,15 persen, dan reformasi birokrasi 65,06 persen.
 
Selain itu, Firli memaparkan sejumlah daerah yang melakukan aksi pencegahan korupsi dengan baik. Ada lima provinsi dengan nilai pencapaian Stranas PK terbaik. Yakni Bali (75 persen), Jawa Barat (71,88 persen), Kepulauan Riau (71,88 persen), DKI Jakarta (66,67 persen), dan NTT (62,50 persen).
 Selanjutnya