Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Doni Monardo Minta Sistem Ganjil Genap Di Jakarta Dievaluasi
Jumat, 4 September 2020 06:20 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyindir kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor. Kebijakan itu, justru mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, yang pada akhirnya berpotensi menambah luas penyebaran virus corona.
Karena itu, Doni meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Menurutnya, terdapat peningkatan jumlah penumpang angkutan umum sejak kebijakan tersebut diterapkan.
Baca juga : Anies Minta Pramuka Jakarta Warga Lewati Masa Pandemi
Doni mengatakan, ada kenaikan 3,5 persen untuk penumpang kereta Commuterline. Selain itu, dia juga mencatat kenaikan 612 persen penumpang bus TransJakarta. “Ini yang menjadi permintaan kami ke DKI untuk melakukan evaluasi ganjil genap, sehingga upaya kita untuk mengurangi kerumunan bisa terlaksana,” kata Doni saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, kemarin.
Doni mengatakan, usulan ter sebut telah dibicarakan bersama Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, menurut dia, BNPB menemukan dari 944 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, 62 persen merupakan pengguna transportasi umum.
Baca juga : Anies Terbitkan Pergub Baru Soal Ganjil Genap, Motor Bakal Kena?
Untuk mengurangi kerumunan di transportasi umum, Doni sudah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar aparatur sipil negara maupun pegawai BUMN menghindari penggunaan transportasi umum di tengah pandemi.
“Kami sudah ingatkan Kemenpan RB dan BUMN untuk membatasi, bahkan harus mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik,” tegas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya