Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Doni Monardo Minta Sistem Ganjil Genap Di Jakarta Dievaluasi

Jumat, 4 September 2020 06:20 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. (Foto: BNPB)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. (Foto: BNPB)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyindir kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor. Kebijakan itu, justru mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum, yang pada akhirnya berpotensi menambah luas penyebaran virus corona.

Karena itu, Doni meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Menurutnya, terdapat peningkatan jumlah penumpang angkutan umum sejak kebijakan tersebut diterapkan.

Baca juga : Anies Minta Pramuka Jakarta Warga Lewati Masa Pandemi

Doni mengatakan, ada kenaikan 3,5 persen untuk penumpang kereta Commuterline. Selain itu, dia juga mencatat kenaikan 612 persen penumpang bus TransJakarta. “Ini yang menjadi permintaan kami ke DKI untuk melakukan evaluasi ganjil genap, sehingga upaya kita untuk mengurangi kerumunan bisa terlaksana,” kata Doni saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR di Senayan, Jakarta, kemarin.

Doni mengatakan, usulan ter sebut telah dibicarakan bersama Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, menurut dia, BNPB menemukan dari 944 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, 62 persen merupakan pengguna transportasi umum.

Baca juga : Anies Terbitkan Pergub Baru Soal Ganjil Genap, Motor Bakal Kena?

Untuk mengurangi kerumunan di transportasi umum, Doni sudah meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar aparatur sipil negara maupun pegawai BUMN menghindari penggunaan transportasi umum di tengah pandemi.

“Kami sudah ingatkan Kemenpan RB dan BUMN untuk membatasi, bahkan harus mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik,” tegas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.