KPK Dukung Penyelamatan Aset PLN di Maluku

 Sebelumnya 
Selain PLN, KPK juga memperhatikan perkembangan sertifikasi tanah milik pemda se-Maluku, yang terdiri atas Pemprov Maluku, 2 pemerintah kota, dan 9 pemerintah kabupaten. Komisi antirasuah mencatat, total ada 219 aset yang bersertifikat, dengan nilai mencapai Rp 65,8 Miliar per September 2020.

Firli juga memaparkan, KPK mendukung kerja sama dalam aspek perdata dan tata usaha negara (TUN) antara pemda se-Maluku dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Hal ini, tuturnya, dalam rangka penertiban aset dan penagihan tunggakan pajak daerah.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail menilai, manajemen aset sangat diperlukan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk menerapkan manajemen risiko terhadap aset.

Baca juga : Kementan Dorong Penetapan Dan Pelepasan Galur Ternak

Pemprov Maluku mengagendakan dua kegiatan. Pertama, penyerahan hibah aset secara keseluruhan dari Provinsi Maluku kepada Pemprov Maluku Utara. Nantinya.aset yang awalnya milik Provinsi Maluku ini akan dihapuskan. Sementara yang kedua, penyerahan sertifikat tanah kepada Kejati Maluku.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sunraizal mengemukakan keyakinannya, dalam waktu tak terlalu lama, diharapkan hingga 2025, program sertifikasi bidang tanah milik negara bisa dirampungkan, sesuai perintah Presiden Jokowi. "Walaupun belum seratus persen aset bisa tersertifikasi, kami apresiasi kepada semua pihak. Kami yakin dalam waktu tak terlalu lama, ini bisa diselesaikan," bebernya.

Ia menekankan pentingnya sertifikasi aset untuk mencegah sengketa atau konflik. Selain itu, juga untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan aset pemerintah maupun BUMN. "Konflik akan terus ada bila aset-aset tidak segera disertifikasi. Penyebab konflik adalah tanah pemerintah atau BUMN dan BUMD yang tidak diurus," ungkap Sunraizal.

Baca juga : PGN SAKA Kebut Penyelesaian Proyek Lapangan Sidayu

Terkait program penyelamatan keuangan dan aset daerah, KPK mendorong lima aksi kepada seluruh pemda di Provinsi Maluku. Satu, program sertifikasi aset, yang terdiri atas penganggaran, pengamanan, dan percepatan upaya sertifikasi.

Dua, penyelesaian aset bermasalah, yang terdiri atas upaya pemekaran, penyelamatan aset Personil, Pembiayaan, sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D), serta sengketa dengan pihak ketiga. Tiga, penertiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) sebagai aset pemkab/pemkot. Empat, optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Lima, penyelesaian piutang pajak dan inovasi peningkatan pajak daerah.

Menjadi rangkaian pada kegiatan rakor hari ini, Firli turut menyaksikan penyerahan sertifikat tanah dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku kepada para perwakilan pemda terkait dan kepada PT PLN (Persero). [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.